MS GMIT GANDENG TOKOH LINTAS AGAMA DESAK DPRD dan PEMERINTAH NTT MENYATAKAN SIKAP TERKAIT KONDISI BANGSA PASCA VONIS AHOK

KUPANG, www.sinodegmit.or.id, Dilatarbekakangi carut-marut situasi nasional terutama pasca vonis pengadilan terhadap gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu, 10/5-2017 Majelis Sinode GMIT bersama pimpinan lintas agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Magabudhi NTT (Konghucu) beserta organisasi mahasiswa dan pemuda: GMKI, GAMKI, KOMPAK, Pemuda GMIT, Perempuan dan Kaum Bapak GMIT, menemui pimpinan DPRD NTT untuk menyatakan sikap terkait kondisi kebangsaan terkini dan seluruh proses hukum terhadap gubernur Ahok.

Sekitar pukul 13:00, pimpinan lintas agama beserta perwakilan massa pendemo diterima Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno dan wakil gubernur NTT, Benny Litelnoni di ruang rapat pimpinan fraksi. Hadir pula dalam pertemuan itu sejumlah pimpinan fraksi dari komisi I yakni partai Nasdem, PAN, PKB, Golkar, Hanura dan fraksi Keadilan dan Persatuan. Ketidakhadiran pimpinan fraksi lainnya seperti PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra juga dipertanyakan oleh para tokoh agama namun Anwar Pua Geno mengatakan anggota fraksi yang bersangkutan memang tidak hadir sejak pagi.

Pdt. Dr. Mery Kolimon, Ketua Majelis Sinode GMIT pada kesempatan itu menyampaikan 8 (delapan) butir pernyataan sikap GMIT terkait kondisi bangsa dan vonis pengadilan terhadap gubernur Ahok. Dalam pernyataan itu Majelis Sinode GMIT dengan tegas menyatakan komitmennya pada Pancasila, menolak kekerasan dan menuntut pembubaran terhadap kelompok-kelompok radikal. Selain itu GMIT juga memandang vonis hukum terhadap gubernur Ahok sarat kepentingan dan jauh dari rasa keadilan serta fakta-fakta hukum yang ada. (selengkapnya di: http://sinodegmit.or.id/surat-pernyataan…-tjahaja-purnama/ ).

Surat pernyataan MS GMIT itu kata Pdt. Dr. Mery Kolimon akan dikirim ke Presiden Jokowi dengan tembusan disampaikan kepada, menkumham, jaksa agung, kapolri, panglima TNI, ketua MA, ketua PGI, Ketua GPI, gubernur NTT, ketua DPRD NTT, Kapolda NTT dan Danrem 161 Wirasakti-Kupang.

Usai pembacaan pernyataan sikap GMIT oleh Ketua sinode GMIT di hadapan para pimpinan fraksi komisi I, dilanjutkan dengan pernyataan sikap dari pimpinan umat lainnya serta pimpinan fraksi yang senada menyatakan prihatin dengan kondisi bangsa belakangan ini dengan munculnya kelompok-kelompok radikal dan tegas menolak kehadiran mereka di NTT serta meminta pemerintah pusat untuk membubarkan kelompok-kelompok radikal yang hendak mengubah dasar negara Pancasila.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut berlangsung alot ketika beberapa pimpinan tokoh agama dan pemuda serta fraksi Nasdem Drs. Alex Ena, meminta Ketua DPRD NTT untuk segera menyatakan sikap sebagaimana yang telah dilakukan oleh MS GMIT. Namun, ketua DPRD NTT menyatakan siap mendukung pernyataan sikap MS-GMIT dan meminta tokoh lintas agama yang minus perwakilan dari Keuskupan Agung untuk berembuk dan membuat pernyataan bersama lintas agama dan sesudah itu bersama pimpinan DPRD NTT akan membawa dan menyerahkannya ke pimpinan pusat di Jakarta.

Jawaban Anwar Pua Geno, menuai protes. Tokoh perempuan Herlof Foeh dengan tegas mengatakan, “Pimpinan kami Ketua Majelis Sinode sudah turun tangan mewakili 1,5 juta warga GMIT menyatakan sikap kami dan karena itu kami juga menuntut pimpinan DPRD NTT untuk menyatakan sikap hari ini juga, kalau tidak, kami tidak akan pulang,” ujarnya dengan nada tinggi disambut tepuk tangan peserta rapat.

Desakan pimpinan tokoh agama dan pemuda akhirnya diterima ketua DPRD. “Saya menegaskan sikap kami bahwa: pertama, kami akan tindaklanjuti ini dengan pernyataan dari DPRD yang ditujukan kepada presiden dengan melampirkan juga pernyataan sikap GMIT. Kedua, karena perwakilan dari katolik tidak hadir maka apakah pemerintah mengundang forum khusus pimpinan agama untuk menyatakan sikap bersama ataukah yang ada saja?”

Menanggapi jawaban ketua DPRD NTT, Ketua Majelis Sinode GMIT mengatakan, “Pada prinsipnya kami ingin NTT mengartikulasikan suaranya bahwa Indonesia itu tidak satu warna. Indonesia itu beragam. Kami mohon ada pesan yang jelas tentang hal itu. Dan karena itu suara kita harus suara bersama. Yang kami bawa sekarang adalah suara GMIT dan kami mohon DPRD dan pemerintah memfasilitasi suara bersama itu, tapi dalam waktu singkat supaya kita memberi pengaruh terhadap apa yang terjadi di Jakarta hari-hari ini baik terhadap proses hukum maupun pada ancaman kebangsaan yang ada sekarang. Kami meminta, kita menyepakati waktu dimana pemimpin-pemimpin agama akan difasilitasi untuk membuat pernyataan bersama tetapi pernyataan GMIT tetap disampaikan kepada presiden RI.”

Pertemuan diakhiri dengan kesediaan ketua DPRD NTT untuk menemui ratusan massa yang berdemo di depan gedung DPRD. Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD NTT menyatakan menerima dan mendukung sepenuhnya pernyataan sikap GMIT dan akan tindaklanjuti dengan pernyataan sikap DPRD NTT kepada presiden dan berbagai lembaga tinggi lainnya. DPRD NTT juga menyatakan dengan tegas mengutuk keras radikalisme di Indonesia yang anti Pancasila dan anti kebhinekaan. Terkait upaya hukum banding Basuki Tjahaja Purnama Anwar Pua Geno menyerukan kepada Pengadilan Tinggi agar menjaga independensi dan tidak tunduk pada tekanan kelompok manapun.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.