BUPATI ALOR DAN TTS KOMIT TIDAK TARIK GURU PNS DARI SEKOLAH SWASTA

SINODEGMIT.OR.ID-ALOR, Kamis 15/9-2016. “Negara ini bangun oleh swasta, Yapenkris salah satunya. Jadi tidak ada alasan kalau negara mau menarik tenaga-tenaga pendidik dari sekolah swasta, ucap wakil bupati Alor Imran Duru, disambut tepuk tangan dari hadirin pada acara pembukaan pertemuan Raya Yapenkris di aula jemaat Pola Tribuana Kalabahi.“Apalagi bupatinya orang Kristen,” celetuknya. Dengan gaya bicara yang ceplas-ceplos Imran Duru yang beragama Muslim bergurau, “Bagaimana kalau bupatinya orang kristen terus ia tarik guru-guru dari sekolah-sekolah kristen ‘kan lucu, kalau bupatinya mati lalu ditanya sama Tuhan Yesus, “Hai bupati, hai Amon Djobo selama kau jadi bupati kau bekin apa dengan Yapenkris,”ujarnya dengan aksen Alor yang kental disambut gelak tawa peserta.

Pertemuan raya Yapenkris kali ini mengundang beberapa bupati diantaranya, bupati Alor, bupati Sabu-Raijua, bupati Rote-Ndao, bupati Kupang dan Walikota Kupang. Undangan kepada para pemimpin daerah itu kata ketua BPP Pendidikan MS GMIT Pdt. Elisa Maplani, diharapkan dapat memberi solusi ditengah isu penarikan guru-guru PNS dari sekolah swasta. Sayangnya, hanya dua orang bupati yang berkenan hadir.

Pada sesi diskusi panel, Bupati Alor Amon Djobo secara tegas menyatakan, apapun keputusan yang diambil dalam pertemuan raya Yapenkris, Pemda Alor dukung. “Saya sudah undang mentri pendidikan dan kebudayaan datang ke Alor bulan Oktober ini, dan kami akan bicarakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sekolah swasta. Pertama, saya tidak mau, sekali lagi saya tidak mau, kanapa saya tidak mau karena kualitas sekolah-sekolah swasta masih lebih baik dari sekolah negeri. Kedua, sekolah swasta adalah aset daerah, aset negara dan bangsa ini, lalu kenapa guru-guru mau ditarik? Sekolah-sekolah GMIT di kabupaten Alor kami sudah usul untuk mendapat bantuan dari pemerintah pusat bangun tambah ruang kelas. Tahun ini ada 6 sekolah yang masing-masing mendapat anggaran bervariasi dari 200 juta sampai 600 juta bahkan alokasi guru pun demikian. 40% kami tugaskan di kota dan 60% kami tugaskan ke hutan, rimba, belukar. Sudah selesai to?”candanya.

Senada dengan Pemda Alor, Bupati TTS Ir. Paul Mella, Msi mengatakan meskipun sudah gempar dimana-mana namun sampai saat ini belum ada penarikan guru. “Pengalaman saya dan semua bupati dalam rapat kami menolak. Kami di setiap daerah bahkan punya strategi untuk menambah tenaga guru honorer di sekolah-sekolah swasta walalupun  PP No. 48 tahun 2004 melarang Pemda untuk mengangkat tenaga honor tetapi komitmen bersama kami, demi anak bangsa kita bisa angkat asal tidak ada janji untuk jadi PNS,” ujar Paul Mella.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *