LAPORAN KEGIATAN BERSAMA PGI DALAM RANGKA SIDANG MPH PGI YANG DIPERLUAS UNTUK MEMBAHAS KONDISI SOSIAL POLITIK BANGSA TERKINI DAN SIKAP GEREJA-GEREJA DI INDONESIA

 

Percakapan terkait kondisi bangsa terkini dan sikap gereja-gereja di Indonesia diselenggarakan oleh Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH PGI) dalam rangka sidangnya. Kegiatan ini berlangsung Kamis, 18 Mei 2017 di Lantai 5, Grha Ekumene, Jakarta. Para pemimpin gereja-gereja anggota PGI diundang mendadak untuk dua sesi percakapan. Gara-gara undangan mendadak itu, kawan-kawan di UPP Kerumahtanggaan mesti ngebut cari tiket. Syukur tiket didapatkan pada last minutes sehingga saya bisa mengikuti pertemuan penting itu.

Percakapan sesi pertama, sejak jam 10 hingga 13.00, berupa panel diskusi yang melibatkan 4 (empat) pembicara, yaitu: Brigjen Dr. Chrysnanda Dwilaksana/Direktur Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Polri; Budayawan Mohamad Sobari (Wartawan Senior/mantan anggota LIPI/mantan Ketua Kantor Berita Nasional Antara; Dr. Abdul Mukti (Sekjen PP Muhamadiyah); dan Al Araf (Direktur Imparsial). Percakapan sesi kedua, setelah makan siang, merupakan brains stormingbacaan gereja-gereja di Indonesia terkait situasi bangsa dan sikap yang perlu diambil sebagai bagian dari misi gereja untuk kehidupan berbangsa. Sesi kedua berlangsung di Lantai 3 gedung yang sama tanpa melibatkan para panelis.

Percakapan pada sesi pertama menunjukkan dua cara pandang yang berbeda terkait situasi bangsa saat ini. Pembicara dari Mabes Polri dan PP Muhamadiyah mengatakan hal yang hampir sama bahwa persoalan yang dihadapi bangsa sekarang ini bukan masalah yang terlalu serius. Kedua pembicara yang lain, Mohamad Sobari dan Al Araf justeru menyatakan bangsa kita sedang dalam keadaan krisis besar yang perlu diwaspadai.

Saring Dulu Baru Sharing

Pembicara dari Polri, Brigjen Dr. Chrysnanda Dwilaksana (seorang Katolik), mengatakan situasi bangsa sekarang adalah aman, nyaman, dan terkendali. Yang kita hadapi adalah isu, labeling, dan kebencian. Hal-hal ini perlu diantisipasi agar tidak menciptakan keresahan, ketakutan, kegelisahan, ketidak-percayaan, saling menyerang, bahkan perpecahan/ separatism. Dalam situasi sekarang justeru netizen menguasai citizen. Dengan demikian penting sekali untuk cerdas dalam menggunakan media: saring dulu baru sharing. Jangan terlalu cepat membagikan informasi di media sosial. Periksalah dulu kebenarannya sebelum dibagi kepada pihak lain.

Hal yang paling kritis dalam dalam kesehatan sosial, demikian menurutnya, adalah adanya rasa saling percaya dan kesamaan persepsi dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam konteks seperti itu maka gereja, demikian beliau, memiliki tugas yang penting, yaitu memelihara passion untuk merawat kebhinekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengamalkan Pancasila, bukan sekedar menghafalnya saja. Gereja harus berani mengatakan kebenaran dan tidak mengikuti hal-hal yg menyimpang. Gereja juga jangan menjadi pemain yang mencari aman semata.

Tugas gereja adalah mengupayakan kerukunan bangsa dengan jalan  menjembatani, menginspirasi, memberi motivasi, memberi solusi, memberdayakan, menguatkan, mempersatukan, memberi harapan dan penghiburan. Untuk itu gereja perlu paham apa yang terjadi dan menyadarkan umatnya mengenai realitas tersebut. Para pemimpin gereja harus berani menjadi seperti lilin, terus menerus menerangi walaupun meleleh. Pesan beliau adalah jangan takut, Tuhan menyertai sampai akhir zaman.

Melawan Tanpa Kekerasan

Budayawan dan wartawan senior Mohamad Sobari mengatakan keadaan yg membuat hati kita keruh dan kacau saat ini bukanlah yg pertama dalam sejarah. Dalam dunia Islam sering terjadi seperti ini, dan yang dikafirkan bukan hanya komunitas beragama lain, tetapi juga sesama Muslim. Salah satu alasan suasana kacau sekarang adalah keserakahan.

Menurut dia di universitas-universitas besar di Indonesia seperti UI dan IPB berkembang kelompok-kelompok pengajian mahasiswa dengan pemikiran-pemikiran yang mengerikan untuk menciptakan kepemimpinan Muslim yang tunggal di seluruh dunia. Ideologi itu telah masuk ke dunia pendidikan dan lembaga-lembaga formal. Dengan gayanya yang khas sebagai budayawan, Sobari menjelaskan ketegangan Islam dan modernitas Barat, serta Islam dan demokrasi. Ia menegaskan pentingnya ideologi-ideologi radikal itu dilarang sebab membahayakan kehidupan bangsa.

Ia melihat pentingnya peran gereja untuk fighting beyond fighting. Gereja tak boleh diam terhadap realita ini. Namun perlawanan gereja mestilah tanpa kekerasan. Sebagai budayawan beliau mendorong semua pihak menata harmoni bangsa berbasis tradisi Nusantara/budaya bangsa dan melawan kekuatan yg mengeksploitasi. Untuk itu gereja tak dapat berjuang sendiri tetapi bersama semua elemen bangsa yang memiliki pandangan dan komitmen yang sama untuk keragaman bangsa. Ia juga menekankan pentingnya aspek estetika dalam kehidupan bangsa. Kata-kata, demikian beliau, bisa saja direkayasa, bahkan dalam doa kepada Tuhan. Maka bentuk-bentuk mistik dan estetis mesti menjadi agenda bersama agama-agama di Indonesia, termasuk misalnya berdoa bersama dengan cara menari, tanpa kata.

Air Beriak Tanda Tak Dalam: Gerakan Radikal Tak Akan Bertahan Lama

Pembicara ketiga, yaitu Sekjen PP Muhamadiyah, Dr. Abdul Mukti mengatakan bahwa Al-Quran memandang orang-orang Kristen sebagai sahabat terdekat Kaum Muslim. Suatu ayat berkata: “Suatu saat nanti kamu akan menemukan orang yg paling dekat persahabatannya dengan kamu dan mereka menyebut dirinya Nasrani”.

Menurut beliau situasi bangsa saat ini kelihatannya mengharu biru dan mengerikan, namun dia yakin bahwa “air yang beriak  tanda tak dalam”. Dia mengaku mengenal para pemimpin gerakan itu, bahkan ‘dari dalam’ dan mereka tidak benar-benar berpengaruh. “They are not really leaders”, demikian keyakinannya. Motivasi perjuangan mereka adalah kepentingan, bukan perjuangan. Jadi gerakan radikalisme ini melintas dalam negara kita dan akan berlalu dengan cepat. Dalam sejarah bangsa, kelompok radikal tidak akan berkembang menjadi besar, sebab mereka melemahkan kelompok di luar dirinya. Kelompok seperti itu tidak akan besar sebab eksklusifisme dan extremisme mereka. Jadi Muhammadiyah tak pernah merasa takut terhadap mereka. Memang mereka menjadi penghalang, seperti “polisi tidur” di jalan. Ketika lewat kita mesti hati-hati, perlu lihat kanan dan kiri, namun perjalan harus terus dilanjutkan, “the show must go on”. Menurut beliau aksi-aksi radikal itu akan mengecil dengan senidirnya, sebab konteks keagamaan dan arah gerakannya berbeda dengan kultur bangsa.

Bagi dia riset-riset yang menunjukkan besarnya pengaruh radikalisme di sekolah-sekolah dan kampus-kampus juga harus dikaji kembali. Banyak penelitian yang metodenya perlu dipersoalkan sehingga hasilnya juga diragukan. Di tingkat elit memang rusuh, namun di akar rumput tetap aman. Jadi dia mengajak semua mengikuti nasihat Pak Yewangoe untuk mengedepankan semangat cinta damai dan tidak terjebak dalam heroisme sesaat. Yang perlu kita kedepankan adalah culture of hospitality (budaya keramahtamahan) bukan hostility (kebencian/permusuhan). Kita mesti mengupayakan Indonesia menjadi rumah di mana semua merasa nyaman.

Selanjutnya dia menegaskan bahwa kultur bangsa Indonesia adalah harmoni, karena itu mengajak orang untuk berdamai itu lebih mudah dari bermusuhan. Itu sebabnya bagi dia sinkretisme adalah bentuk keberagamaan khas Indonesia. Dalam banyak hal agama harus berdamai dengan tradisi. Agama dan budaya di Indonesia berdamai secara unik sehingga tidak ada ketegangan antara keduanya.

Dia juga menginformasikan bahwa Keputusan Muktamar Muhamadiyah ke 47 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara perjanjian. Maksudnya adalah bahwa negara ini berdiri atas kesepakatan tokoh bangsa yg tidak perlu diurai lagi. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk terbaik untuk mengaokomodir semua anak bangsa. Indonesia bagi Muhamadiyah adalah di mana Muhamadiyah bekerja dengan anak-anak bangsa yg lain untuk mencerdaskan bangsa, kesejahteraan, dll.

Di ujung presentasinya dia menggugah semua peserta dengan mengatakan, jika di di masa lalu orang tua kita yang dulu tidak terdidik mampu membangun tradisi harmoni yg kuat, kita yang terdidik mestinya melihat tantangan yang ada sebagai tantangan bersama untuk membangun lebih baik.

Konsolidasi Wacana dan Gerakan untuk Melawan Politik Kebencian

Pembicara terakhir dalam sesi pertama kegiatan itu adalah tokoh muda, Pak Al Araf, Direktur Imparsial. Dia secara gamblang menjelaskan apa yang dia sebut sebagai politik kebencian atas dasar identitas. Menurutnya yang terjadi sekarang adalah gerakan politik kebencian dengan sangat massif. Gejala ini bukan hanya sedang terjadi di Indonesia, tetapi juga secara global, misalnya yang terlihat pada kemenangan Trump di Amerika Serikat.

Menurutnya ada beberapa alasan menguatnya politik kebencian atas dasar identitas agama, etnis, dan ideolog di Indonesia. Alasan pertama, menurutnya, adalah pragmatisme elit politik. Mereka cenderung menghalalkan semua cara utk mencapai kekuasaan. Alasan kedua adalah friksi politik yang dimulai sejak 2014. Waktu itu Harian Obor Rakyat menuduh Jokowi non-Islam dan Komunis. Polarisasi Jokowi-non Jokowi itu makin menguat sekarang. Faktor lain adalah adanya kepentingan kelompok ekonomi yang terganggu. Berbagai pihak yang selama ini menikmati berbagai keuntungan akibat praktik kekuasaan ekonomi yang kotor, terganggu setelah ada penertiban oleh Jokowi dan Ahok. Mereka sekarang turut bermain memperkeruh situasi bangsa. Unsur lain yang dia sebutkan adalah friksi di lingkaran kekuasaan, yaitu antara presiden dan wakil presiden, pasca reshuffle kabinet jilid II.  Sejumlah menteri yang masuk kabinet dari pihak JK di-reshuffle. Hal itu menimbulkan ketegangan di antara Jokowi dan JK. Berdasarkan pengalaman, dia menganalisis, bahwa kebencian di masyarakat tidak akan terjadi kalau di kalangan elit tidak terjadi friksi. Sebaliknya situasi akan rawan jika friksi itu terjadi. Ini yg terjadi di zaman Gus Dur yang menghasilkan Ambon dan Poso. Jadi para elit politik harus selesai dulu, supaya friksi itu jangan terlalu keras dan berimplikasi pada masyarakat. Pertanyaannya kini adalah apakah ada ruang komunikasi Jokowi-JK? Faktor terakhir penyebaran politik kebencian adalah digunakannya media sosial secara massive. Ujaran kebencian dilakukan berbagai pihak tanpa terkontrol.

Apakah krisis ini akan berakhir pada pasca Pilkada Jakarta? Menurut beliau ketidakstabilan akan berlanjut di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Posisi politik Indonesia hari ini bergeser ke kanan. 3 isu akan menghadang Jokowi, yaitu pro China, komunis, dan bukan Islam.

Hal ini sangat menguatirkan sebab menguatnya politik kebencian itu memiliki dampak yang serius, antara lain: terganggunya dinamika politik, ekonomi, dan keamanan; terancamnya dinamika demokrasi dan HAM; terancamnya kebhinekaan dan kerukunan masyarakat; serta suburnya paham radikalisme dan gerakan terorisme.

Dalam pengalaman beberapa negara ada 5 (lima) prasyarat militer mengambil alih kekuasaan (di luar pemilihan umum), yaitu:

  • Adanya friksi di lingkaran elit politik sipil: kalau friksi Jkw-JK tak selesai bisa menjadi problematik.
  • Doktrin dan klaim penyelamat bangsa masih kuat di tubuh militer.
  • Persepsi ancaman militer lebih dominan ke dalam ketimbang keluar.
  • Adanya dukungan masyarakat
  • Terjadi instabilitas politik keamanan dalam negeri seperti kerusuhan masyarakat.

Menurutnya dalam situasi bangsa sekarang kita masih beruntung bahwa polisi, dalam hal ini Kapolri tegas. Namun yang perlu dipertanyakan adalah posisi tentara. Maka Jokowi harus mampu mengontrol tentara, bahkan mengganti Panglima TNI.

Apa yang dapat dilakukan masyarakat sipil dalam situasi sekarang ini untuk  menghadapi politik kebencian? Dia menyebut 3 (tiga) hal, yaitu:

  • Lakukan konsolidasi wacana dan gerakan kebinekaan dan ke-Indonesi-aan. Pakai momentum 20 Mei (Hari Kebangkitan Nasional) dan 1 Juni (Hari Lahirnya Pancasila), misalnya, untuk menyuarakan bahwa rakyat Indonesia tetap berkomitmen merawat keragaman dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
  • Perlu upaya komprehensif menangkal dan menangani penyebaran kebencian.
  • Presiden perlu mengondolikasikan aktor-aktor pertahanan dan keamanan

Di ujung presentasinya dia mengingatkan bahwa semua pihak, terutama yang berkomitmen untuk Pancasila dan NKRI mesti terus menyerukan kebhinekaan, dengan cara-cara damai. Semua kita perlu menjaga diri agar jangan terpancing dengan tindak kekerasan sebab ada yg menunggu di simpang jalan untuk memiliki dalih kerusuhan.

Agenda Bersama Gereja-Gereja di Indonesia

Setelah makan siang percakapan dilakukan di internal PGI dimoderatori Pdt. Albertus Patty, salah satu ketua MPH PGI. Pertemuan itu menegaskan bahwa situasi kita dalam kondisi kritis. Hal itu perlu jujur diakui agar gereja-gereja di Indonesia dapat menentukan sikap secara jelas. Selanjutnya sesi ini kembali mengidentifikasi tantangan bangsa yang sedang dihadapi dan melengkapi analisis pada sesi panel dengan sejumlah pendapat lain.

Peserta Sidang MPH PGI yang diperluas itu melihat bahwa faktor dinamika global, yaitu permainan jaringan radikalisme global Timur Tengah dan kepentingan ekonomi Amerika perlu juga diperhitungkan. Konsistensi Jokowi untuk penguatan ekonomi rakyat menyebabkan kepentingan kapitalisme Amerika dan Inggris terganggu. Pada saat yang sama kekuatan politik Islam Wahabi melihat Indonesia sebagai ladang yang subur untuk ideologi mereka.

Aspek lain yang juga harus diwaspadai adalah militerisme. Kekerasan bersenjata di masa lalu, terutama di Ambon dan Poso menunjukkan bahwa banyak kali kekerasan dan kerusuhan tidak semata-mata merupakan kekerasan horizontal yang spontan sifatnya, namun ditengarai sebagai kekerasan by designoleh kekuatan-kekuatan Jakarta.

Untuk itu sesi diskusi gereja-gereja di Indonesia itu menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan menyikapi kondisi bangsa tersebut. Saya menambahkan sejumlah hal yang menurut saya penting diperhatikan bersama.

  1. Membangun sinergi dengan semua elemen bangsa untuk terus menyuarakan komitmen pada kebhinekaan dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Gereja-gereja anggota PGI secara bersama maupun masing-masing di wilayahnya perlu perus menerus mengartikulasikan suaranya bersama masyarakat sipil lintas iman untuk kebhinekaan dan ke-Indonesia-an secara konstruktif-konstitusional yang didasarkan pada kebersamaan sebagai warga negara Republik Indonesia. Upaya mengartikulasikan suara bersama itu perlu memanfaatkan juga bentuk-bentuk estetis dari kekayaan tradisi bangsa, tradisi Nusantara.
  2. Perlu membangun komunikasi lintas denominasi/sinode anggota-anggota PGI di di wilayah yang sama maupun di wilayah lain untuk memastikan sikap gereja-gereja tidak terpecah.
  3. Menjadikan momentum perjuangan para sahabat Ahok bukan untuk perjuangan bagi diri Ahok semata, namun lebih kepada agenda yang lebih besar, yaitu untuk menjaga kebhinekaan dan Pancasila. Dalam perjuangan itu gereja-gereja di Indonesia mengartikulasikan dukungannya bagi Presiden Jokowi sebagai pemerintahan yang syah.
  4. Merangkul kelompok-kelompok yang bertendensi radikal dalam kekristenan agar tidak terjebak dalam sikap-sikap intoleran. Gereja perlu membangun pemahaman bersama bahwa Kristus tidak membutuhkan pembela. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, Dia mengosongkan dirinya untuk solidaritas bagi yang lemah. Gereja sebagai pengikut Yesus terpanggil untuk tugas solidaritas yang sama.
  5. Merawat spiritualitas resistensi/perlawanan tanpa kekerasan. Gereja-gereja tak boleh diam terhadap ketidakadilan dan kebenaran. Namun perjuangan itu tidak boleh memakai cara-cara kekerasan.
  6. Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melawan pelemahan masyarakat sipil. Untuk itu gereja-gereja mesti konsisten melakukan pendidikan kewargaan dan pencerdasan warga bangsa demi demokratisasi dan HAM.

Demikian ole-ole yang saya bawa dari Sidang MPH PGI yang diperluas. Selamat membaca. Selamat belajar. Mari kita membangun sikap yang tepat untuk merawat Indonesia yang adalah rumah bersama, pemberian Allah.

Pdt. Dr. Mery Kolimon/Ketua MSH GMIT

(Jakarta, 18 Mei 2017)

Catatan perjalanan pulang, Garuda Indonesia 19 Mei 2017.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *