MS-GMIT UNDANG TOKOH LINTAS AGAMA BUKA PUASA BERSAMA

KUPANG, WWW.SINODEGMIT.OR.ID, Di tengah perayaan bulan suci Ramadhan, Majelis Sinode (MS) GMIT untuk pertama kalinya mengundang tokoh lintas agama berbuka puasa bersama. Kegiatan yang terbilang unik ini digelar di aula kantor sinode GMIT, Selasa, 13/06-2017 pada pukul 17:30 Wita. Tidak hanya menyiapkan hidangan untuk berbuka, MS-GMIT yang dikoordinasi Ketua UPP Kemitraan Pdt. Emile Hauteas, juga menyiapkan ruang sholat bagi para sahabat Muslim yang hendak menunaikan ibadah.

Inisiatif MS-GMIT menggelar kegiatan ini bukan sekadar silahturahmi pimpinan lintas agama, melainkan kata ketua Majelis Sinode GMIT Pdt. Dr. Mery Kolimon memiliki dasar teologis sebagaimana tercantum dalam tata dasar GMIT 2010 bahwa GMIT memandang agama-agama lain sebagai wadah di dalam mana Tuhan Allah juga bekerja menyatakan kebenaran dan keselamatan.

“Kami percaya bahwa dalam Islam, Hindu, Budha, Konghucu, Allah juga bekerja di sana. Ada kebenaran dan keselamatan. Tidak hanya orang Kristen yang masuk sorga dalam pemahaman GMIT. Karena itu GMIT mengembangkan hubungan yang dialogis dengan agama-agama lain dalam tanggungjawb bersama demi  kebenaran, keadilan, kesetaraan dan perdamaian. Ruang-ruang dialog dalam forum seminar seperti ini diperlukan tetapi lebih dari itu juga bagaimana agama-agama bertanggungjawab terhadap kemiskinan, perdagangan orang, gizi buruk dst-nya. GMIT mau buka percakapan supaya kita terlibat bersama dalam aksi,” jelas Pdt. Mery Kolimon.

Tidak kurang dari 50 orang dari berbagai organisasi lintas agama, kemahasiswaan dan pers  hadir dalam acara ini. Selain tokoh-tokoh Muslim di Kota Kupang seperti, wakil ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)-NTT Jalalludin Bethan,  imam mesjid Oesapa dan Bakunase, perwakilan dari HMI dan Remaja Mesjid (Remas), tampak hadir juga, perwakilan dari Seminari Santo Mikael, GMKI, PMKRI, Senat Unwira, FKUB kota Kupang, Pengurus pemuda GMIT sinode, Komunitas Peace Maker (KOMPAK), Kespol NTT,  Polda NTT, awak media lokal, dan sejumlah pendeta dari klasis Kota Kupang.

Kegiatan ini diawali dengan seminar bertema “Merawat Kerukunan Melawan Radikalisme” berlangsung pada pukul 15:30 Wita yang menghadirkan 4 orang pembicara yakni: Wakapolda NTT, Kombes. Pol. Sumarthono Johanan, Ketua Sinode GMIT, Pdt. Dr. Mery Kolimon, Romo Geradus Duka dan Wakil ketua MUI-NTT Jallaludin Bethan.

Dalam penyampaian materinya Wakapolda NTT mensinyalir gerakan radikalisme di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: lemahnya pemahaman tentang pancasila, rendahnya pemahaman agama yang sempit dan keliru, dendam politik yang kemudian memperalat agama sebagai motif untuk membenarkan tindakan yang dilakukan dan kurangnya dialog antar agama.

Ia juga memaparkan jenis-jenis kelompok radikal di Indonesia yang terbagi dalam 3 kategori yakni: kelompok radikal intoleransi, kelompok radikal anti pancasila, dan kelompok radikal terorisme. Front Pembela Islam (FPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Lembaga Dakwah Islam (LDI) bahkan Saksi Yehovah juga masuk dalam daftar kelompok radikal intoleransi. Sementara HTI, Gafatar, Ahmadiyah dan Syiah masuk kategori kelompok anti Pancasila. Keempat organisasi ini juga memiliki cabang di NTT. Dan terakhir kelompok radikal terorisme seperti: Mujahidin Indonesia Barat, Mujahidin Indonesia Timur, JAD, JAKN, MMI, TWJ, dll. Jaringan-jaringan ini juga menyebar di NTT di mana salah satu DPO pernah ditangkap di Manggarai Barat dan dua orang lagi di Alor tahun 2015. Ia juga menyebut saat ini di Kupang sedang ditahan 5 orang terpidana teroris.

Sementara itu Romo Geradus Duka, memaparkan tiga teori  pemicu radikalisme yakni: Pertama, teori kesamaan, dimana radikalisme muncul akibat rasa kesetiakawanan baik etnis, golongan dan agama. Faktor agama ini yang paling sulit diatasi. Kedua, teori ketidakadilan sosial, bahwa radikalisme muncul karena negara belum mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan ketiga teori monolitik yang menganggap bahwa kebenaran bersifat tunggal.

Selanjutnya Wakil ketua MUI berpandangan bahwa umat islam Indonesia berpaham ahluhssunnah wal jamaah dengan ciri moderat, toleran dan mengedepankan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Ditegaskan bahwa tidak ada ajaran dalam Islam yang mengajarkan membenci sesama dan melukai makhluk lain. Ia mengajak semua pihak untuk tidak terpengaruh paham-paham radikal, menghentikan penyebaran ujaran kebencian dan melawan intoleransi dan radikalisme di rumah bersama NTT.

Pada kesempatan ini Pdt. Dr. Mery Kolimon dalam materinya berjudul “Agenda GMIT Melawan Radikalisme dan Intoleransi” menggambarkan kondisi bangsa belakangan yang cukup mengkhawatirkan. Sepak terjang kelompok-kelompok radikal dalam konteks politik pilkada bahkan secara terang-terangan menyebarkan paham-paham mereka di sosial media termasuk menyusup melalui kurikulum pendidikan dasar hingga lembaga-lembaga pendidikan tinggi sungguh mengancam NKRI yang berdasarkan pancasila.

Belajar dari konflik-konflik di NTT, ketua majelis sinode GMIT menyerukan agar pimpinan agama-agama tidak hanya berkumpul saat terjadi konflik melainkan mengatur pertemuan secara berkala agar bisa merawat keberagaman dan mencegah konflik.

Menurut Pdt. Mery  Kolimon, bila hari ini NTT mendapat pengahargaan sebagai provinsi yang toleran itu bukan sesuatu yang baru terjadi melainkan merupakan warisan budaya para leluhur yang memiliki mekanisme tersendiri merawat keragaman. Sehingga bila sekarang radikalisme muncul dengan menggunakan agama sebagai kendaraan, ini hal yang sangat berbahaya apalagi keterlibatan pemimimpin-pemimpin kharismatik yang mestinya mengajarkan perdamaian justru mulai memanipulasi agama untuk kepentingan politik mereka.

Lantas, apa yang bisa dilakukan? Pdt. Mery Kolimon mengusulkan beberapa hal yakni: Pertama, bagi pimpinan agama perlu mengembangkan pendidikan agama yang inklusif. Kedua, bagi pemerintah, menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat serta mengurangi prasangka dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua orang dari latar belakang yang berbeda. Dan, ketiga, kepada semua pihak perlu mengembangkan dialog dalam penanganan konflik, pemahaman lintas agama dan menghentikan politisasi agama.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *