Tokoh Agama di NTT Minta Penyelenggara Pemilukada Netral dan Profesional

KUPANG, www.sinodegmit.or.id, Pimpinan agama NTT meminta penyelenggara Pemilukada bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

“Sebagai pimpinan agama kami mengharapkan penyelenggara netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilukada. Oleh karena banyak masalah muncul ketika penyelenggara berpihak, entah pada suku, agama dan sebagainya,” ujar Ketua Majelis Sinode GMIT Pdt. Mery Kolimon saat hadir dalam rapat berkala pimpinan agama NTT bersama Ketua MUI NTT, Abdul Kadir Makarim, Ketua PHDI NTT, Ir. I Wayan Darmawa dan Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang.

Rapat berkala yang berlangsung di kantor Keuskupan Agung-Kupang, Senin, (19/3) ini juga dihadiri perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT serta pejabat dari Polda NTT.

Kepada perwakilan Bawaslu, Yosafat Koli dan pihak kepolisian, Ketua MS GMIT meminta agar turut memberi perhatian pada pemberitaan-pemberitaan di media baik media massa dan online agar independen, berimbang dan tidak mengeksploitasi isu-isu SARA yang dapat menyulut konflik di masyarakat.

Sementara Uskup Agung Kupang, mendesak KPU agar memastikan masyarakat tidak kehilangan hak pilih karena persoalan admistrasi kependudukan.

“Pemerintah tidak boleh bikin alasan tidak ada formulir dan sebagainya. Harus ada. Kenapa? Karena rakyat sudah berikan anggaran. Harus dicarikan cara sedemikian rupa sehingga rakyat tidak kehilangan hak ikut pilkada,” tegas Uskup Petrus Turang.

Menanggapi desakan pimpinan agama tersebut, baik Bawaslu maupun KPU NTT berjanji pihaknya akan berupaya sungguh-sungguh untuk melaksanakan tanggungjawab mereka.

Sementara terkait kesiapan pihak keamanan menghadapi pilkada serentak di NTT, Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda NTT AKBP. Joudy Mailoor mengatakan pihaknya telah menyiapkan strategi pengamanan dengan mengerahkan 2/3 dari kekuatan personil di setiap Polres dan tambahan personil dari TNI.

“Memang secara nasional NTT termasuk daerah yang rawan khusus masalah Pilkada. Mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Karena itu dari unsur Polda kami menurunkan 1500 personil  sementara Polres di kabupaten-kabupaten, personil yang dikerahkan sebanyak 2/3 dari kekuatan. Sisanya cadangan,” ungkap Mailoor.

Para pimpinan agama berharap seluruh masyarakat merawat visi bersama menjadikan NTT sebagai rumah bersama yang aman dan damai serta berkomitmen menjadikan pilkada sebagai momentum untuk membawa NTT lebih cerdas dalam berpolitik.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *