Caleg Beli Suara, itu Koruptor! Jangan Pilih!

Pdt. Dr. John Campbell-Nelson

KUPANG, www.sinodegmit.or.id, “Jangan sekali-kali memberi dukungan pada orang, hanya karena dia kasi uang,” demikian pesan Pdt. Dr. John Campbell-Nelson, dalam sebuah seminar tentang gereja dan politik baru-baru ini.

Menurut pendeta utusan dari Gereja United Church of Christ-USA, yang sudah 36 tahun bekerja di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) ini, orang atau calon legislatif (caleg) yang mencoba membeli suara rakyat untuk mendapat kekuasaan bukanlah orang yang baik.

Bahkan ia berpandangan, bukan hanya pemberi tetapi penerima uang politik juga adalah bagian dari transaksi korupsi.

“Kita harus tahu, siapa yang kasi uang menjelang pemilu, sebenarnya dia punya rencana korupsi. Jadi, saya tidak bilang terima atau tolak uang politik, tapi perlu diketahui saja bahwa kalau anda terima uang, maka anda sudah menjadi bagian dari sebuah transaksi korupsi,” ujarnya,

Apalagi menurutnya, dalam banyak pengalaman seringkali masyarakatlah yang akan merasakan dampak langsung dari politik transaksional ini. “Tidak ada makan siang gratis,” begitulah adagium politiknya.

“Jangan kira orang yang beli suara rakyat adalah orang baik hati. Bukan. Dia mau main judi dengan kita. Uang yang dia kasi adalah taruhan, yang kalau nanti dia menang, dia akan dapatkan kembali dengan cara ambil dari sumber daya publik yang mestinya dipakai untuk kepentingan umum. Saya masih ingat contoh konkret di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Masyarakat rindu jalan baik dan mereka dapat janji jalan baik. Begitu tiba saatnya, orang yang buat jalan, dia bikin tipis sekali. Sudah tipis, sempit lagi. Satu mobil saja agak susah lewat. Saya taruh selai di roti lebih tebal dari aspal yang dia pakai. Jadi saya tegur kontraktornya, kenapa bikin jalan jelek begini. Dia bilang, “Eiiii, Pak, setelah saya bayar 10% di sini, 10% di sana, belum lagi pejabat- pejabat yang sorong tangan, hanya tinggal ini untuk bekin jalan.” Itulah harga yang harus dibayar dari pemberian-pemberian politik itu,” ungkap Pdt. John.

Tidak cuma individu, menurutnya gereja sebagai institusi juga sangat rentan terhadap praktik politik uang. Karena itu ia mengusulkan sebaiknya gereja membuat kebijakan menolak sumbangan-sumbangan selama masa kampanye.

“Usul saya gereja jangan terima pemberian atau sumbangan selama musim kampanye. Karena itu jelas ada tujuan politiknya. Kalau sinode menetapkan peraturan seperti itu, itu kesaksian yang baik.” ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *