Pendidikan Politik bagi Anggota Gereja di Klasis Teritori TTS

Niki-niki-TTS, www.sinodegmit.or.id., Majelis Sinode GMIT melalui UPP Hubungan Oikumenis dan Kemitraan mengadakan kegiatan Pendidikan Politik dan Sosialisasi Safeguarding bagi Klasis Teritori Timor Tengah Selatan (TTS) di Jemaat Tubu Sion Patuh, Klasis Amanuban Tengah Utara, pada Rabu (9/10).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab GMIT dalam meningkatkan kesadaran berpolitik anggota Gereja agar mereka bisa terlibat aktif dalam politik dengan mengedepankan nilai-nilai Kristiani, terutama menyambut PILKADA serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia pada bulan November 2024 mendatang.

Ketua Sinode GMIT Pdt. Semuel B. Pandie dalam suara gembalanya mengatakan upaya GMIT untuk mendidik warganya secara sengaja, terencana dan sistematis agar mereka memahami ajaran Kristen tentang politik, mencari model keterlibatan Gereja atau anggota Gereja dalam politik dan mempersiapkan kader Gereja di bidang politik.

“Gereja tidak anti politik. Bahkan Gereja sendiri berpolitik dengan meneladani sikap politik Yesus yaitu mendatangkan damai sejahtera bagi dunia, berpihak pada kaum lemah, miskin dan memerangi berbagai ketidakadilan. Disitu letak keterlibatan GMIT untuk menyatakan apa yang benar,” kata Pdt. Semuel.

Beberapa materi yang diikuti oleh peserta, diantaranya: Partisipasi dan Strategi Politik Gereja dalam Pemilu (Ketua Sinode GMIT, Pdt. Semuel B. Pandie), Pentingnya kehadiran Gereja dalam politik, pemerintahan dan masyarakat (Pj. Bupati TTS, Drs. Seperius Edison Sipa, M.Si), Politik Praktis, pengalaman dan harapan (Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia Nomleni), Gereja, Politik, kekuasaan dan kesejahteraan (Pdt. Emil Hauteas), Partisipasi Perempuan dalam Politik (Ketua Badan Keadilan dan Perdamaian Sinode GMIT, Pdt. Henderina Takalogo), Keterlibatan dan Pengawasan Pemilu (Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten TTS, Desi M. Nomleni, S.Pt).

Beberapa poin rekomendasi yang menjadi kesepahaman bersama yang dihasilkan dari kegiatan tersebut yakni: Pertama, Gereja dan politik tidak bisa dipisahkan. Namun keterlibatan Gereja bukan menunjuk pada politik praktis tapi melakukan tindakan yang memperjuangkan perdamaian dan kesejahteraan. Gereja diharapkan menjadi suara yang meneguhkan prinsip moral dan etika melalui nilai-nilai Kristiani. Kedua, fasilitas Gereja tidak boleh digunakan untuk kampanye politik. Ketiga, Gereja perlu memberikan informasi yang obyektif tentang rekam jejak para calon Kepala Daerah yang akan pilih oleh masyarakat agar dikenal dengan baik dan menentukan pilihan mereka. Keempat, Menghindari kampanye hitam, isu SARA dan politik uang. Kelima, Gereja perlu mempersiapkan kader pemimpin secara dini dan berkelanjutan melalui pendidikan politik.

Teguh Natonis, salah satu peserta asal Klasis Amanuban Timur berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan, bukan hanya menjelang Pilkada, untuk mempersiapkan anggota Gereja dalam bidang politik.

Hadir dalam kegiatan tersebut para Pendeta dari Klasis Teritori TTS, Pj. Bupati TTS dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten TTS, Kepala Desa Nobi-nobi, dan para Presbiter Jemaat Tubu Sion Patuh.

Ibadah pembukaan kegiatan dipimpin oleh Pdt. Rida Inabuy. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *