Ketua Sinode GMIT Himbau Waspadai Politik Uang dan Regenerasi Pemimpin di Rote Ndao

BAA-ROTE, www.sinodegmit.or.id, Menjelang pemilihan kepala daerah di NTT, Ketua Majelis Sinode (MS) GMIT, Pdt. Dr. Mery Kolimon, menghimbau para pasangan calon (paslon) gubernur maupun bupati serta jemaat/masyarakat agar mewaspadai praktik politik uang.

Hal tersebut disampaikan Pdt. Mery, saat memberikan pastoral politik bagi empat paslon bupati dan wakil bupati kabupaten Rote-Ndao di jemaat GMIT Syalom-Ba’a, Rabu, (20/6). Keempat Paslon tersebut antara lain: Jonas C Lun dan Adolfina Elisabeth Koamesah (Sasando), Mesakh Nitanel Nunuhitu dan Semuel Conny Penna (Rote Ndao Baru), Paulina Haning-Bullu dan Stefanus Saek (Lentera) serta Bima T. Fanggidae dan Ernest Pella (Lontar).

Di hadapan para paslon, pendukung dan jemaat, Ketua MS GMIT mengatakan bahwa politik uang merusak tatanan demokrasi. Gereja bahkan tidak jarang turut terjebak di dalamnya oleh sebab pada praktiknya, politik uang dilakukan dengan modus terselubung. Oleh karena itu ia mengingatkan para pendeta untuk berhati-hati.

“Kita harus berkomitmen untuk tidak memakai politik uang. Nilai ini harus kita jaga. Kadang kita lupa, ketika baptua dong su datang sumbang seng dan pasir untuk gedung gereja yang sedang dibangun. Padahal, sebelumnya sonde muncul, nanti pas pilkada 5 tahun baru datang. Lalu bilang di majelis dong, “Bo’i, ini beta punya persembahan, tapi ini minggu beta bisa pimpin kebaktian ko?” Ujar Pdt. Mery dalam dialek Kupang yang sambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Peringatan yang sama juga ia sampaikan kepada seluruh perangkat pelayanan di GMIT agar tidak memakai fasilitas dan nama lembaga GMIT untuk kepentingan politik tertentu.

“Kepada para pendeta, majelis jemaat, ketua pemuda, kaum bapak, kaum perempuan, persekutuan doa, paduan suara dan lain-lain, tidak boleh memanfaatkan fasilitas dan membawa nama GMIT untuk menggalang dukungan jemaat bagi kepentingan paket, partai atau kelompok politik tertentu,” tegasnya.

Selain memanfaatkan gereja, modus lainnya adalah serangan fajar. Ini juga sebuah bahaya, kata Ketua MS GMIT.

“Saya mau ingatkan, kadang ada yang bilang, terima saja uangnya, nanti di bilik suara baru kita atur. Ini juga praktik yang tidak sehat. Mengapa? Karena ketika kita terima (uang, red.), kedaulatan rakyat telah digadaikan. Jangan kita mengulangi peristiwa Esau yang kehilangan hak kesulungannya gara-gara menerima sepiring kacang merah.”

Menanggapi sejumlah ekses negatif dari proses politik yang disinggung dalam pastoral politik ini, para kandidat bupati dan wakil bupati Rote-Ndao mengakui hal-hal itu memang sedang terjadi, namun mereka berkomitmen untuk mawas diri dan mengajak pendukung masing-masing agar tetap rukun selama dan sesudah pilkada berlangsung.

“Memang benar apa yang dikatakan oleh Ibu Ketua Sinode. Politik uang, korupsi, kolusi, nepotisme, itu yang terjadi selama ini. Kami punya komitmen menjaga nilai-nilai iman, nilai-nilai demokrasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Mery,” ujar Bima Fanggidae.

Selanjutnya Pdt. Mery juga menegaskan pentingnya regenerasi pemimpin dengan membuka ruang bagi generasi muda sehingga tidak terjadi stagnasi kepemimpinan.

“Kami minta para pemimpin agar menciptakan kesempatan bagi putra-putri terbaik. Regenerasi harus terjadi. Kadang-kadang sehabis masa jabatan bupati atau gubernur kita kesulitan untuk mendapat kader-kader baru karena yang berambut putih dan sudah pegang tongkat pun tidak mau mengalah. Berilah kesempatan kepada kader-kader lain, kader-kader muda supaya kepemimpinan itu berkelanjutan,” tandas Pdt. Mery.

Selain Ketua MS GMIT, kegiatan pastoral Politik ini juga menghadirkan dua pemateri lain yakni Pdt. Hengky Malelak, M.Th, anggota tim pastoral GMIT dan Pdt. Benyamin Zakarias, Ketua Majelis Klasis Lobalain. Seusai pastoral, dilanjutkan dengan ibadah penguatan yang dipimpin Pdt. Lukman Bahan, Ketua Klasis Pantai Baru.

Dalam kebaktian ini juga para paslon menandatangani pakta integritas yang isinya antara lain: kesediaan paslon untuk menjunjung tinggi 4 pilar kebangsaan, mengikuti tahapan pilkada dengan menjaga prinsip-prinsip demokrasi, bersedia menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bekerja sama dengan agama-agama dalam membangun etika dan moral masyarakat, komitmen untuk berpihak pada masyakarat yang terpinggirkan dengan aneka persoalan yang dihadapi seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan orang dan kelestarian lingkungan hidup.***

Leave a Reply

Your email address will not be published.