
KUPANG, www.sinodegmit.or.id – Majelis Sinode (MS) Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Pembantu Pelayanan Sinode Berbadan Hukum Negara (BP2S-BHN) di Aula Yayasan Alfa Omega, Tarus, Kabupaten Kupang, pada Jumat (13/11/2026). Pertemuan utama ini difokuskan untuk merealisasikan pemberlakuan sistem kontribusi serta menyepakati peta implementasi kontribusi BP2S-BHN GMIT guna membangun ekosistem pendanaan pelayanan yang adil dan berkelanjutan.
Selain fokus pada pemulihan fasilitas pendidikan, Rakor ini diselenggarakan untuk membangun kesepahaman, komitmen, dan sinergi pelayanan antara Majelis Sinode Harian (MSH) dengan seluruh entitas BP2S-BHN.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Sekretaris Sinode GMIT, Pdt. Lay Abdi K. Wenyi, Badan Pembantu Pelayanan (BPP) Pendidikan Sinode, Unit Pembantu Pelayanan (UPP) Hubungan Oikumenis dan Kemitraan Majelis Sinode, serta jajaran pengurus BP2S-BHN GMIT.
Sebelum memasuki sesi pembahasan teknis, seluruh rangkaian rapat diawali dengan ibadah pembukaan yang dipimpin oleh Pdt. Leny Gana Mansopu. Dalam khotbahnya, Pdt. Leny mengajak segenap peserta yang hadir untuk memandang dan merawat GMIT sebagai rumah bersama bagi seluruh elemen pelayanan.
Sekretaris Sinode GMIT, Pdt. Lay Abdi K. Wenyi, dalam suara gembalanya menekankan pentingnya solidaritas antarlembaga di lingkup sinode. Ia mengajak seluruh pengurus BP2S-BHN untuk memosisikan diri dalam semangat kebersamaan.
“Mari kita melihat GMIT sebagai ibu yang memanggil anak-anaknya untuk bersama-sama saling menanggung beban,” ujar Pdt. Lay Abdi K. Wenyi di hadapan para peserta Rakor.
Lebih lanjut, Pdt. Lay meluruskan persepsi terkait mekanisme pendanaan bersama yang sedang dirumuskan. Ia menegaskan bahwa sistem kontribusi yang telah disusun bukanlah instrumen bagi sinode untuk meminta dana dari BP2S-BHN. Menurutnya, praktik kontribusi sejatinya sudah berjalan selama ini, tetapi membutuhkan regulasi yang jelas agar tata kelolanya semakin tertib dan akuntabel.
“Sistem kontribusi yang sudah dibuat bukan cara untuk sinode meminta uang dari BP2S-BHN karena kontribusi itu sendiri sudah berjalan. Namun, diperlukan peraturan pelaksana untuk mengatur sistem kontribusi ini dengan baik,” tegasnya.
Pdt. Lay menambahkan, regulasi kontribusi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan ekosistem pendanaan pelayanan GMIT yang sehat dan berkeadilan. Melalui sistem ini pula, masing-masing BP2S-BHN didorong untuk saling mendukung dalam merealisasikan berbagai program dan kegiatan bersama.
Rapat ini menghasilkan kesepakatan tentang draf final sistem kontribusi dan peta implementasi yang sudah dibuat. *











