SOE, www.sinodegmit.or.id, — Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menggelar rapat satuan pelayanan (Satpel) di Aula Kantor Klasis Soe, Selasa (27/10/2026). Pertemuan strategis ini mempertemukan unsur pemerintah daerah dengan para Ketua Majelis Klasis (KMK) se-teritori TTS guna memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
Bendahara Sinode GMIT, Pnt. Yefta Sanam, dalam suara gembalanya menegaskan bahwa pengembangan ekonomi jemaat merupakan agenda wajib yang harus ditangani secara serius.
“Pengembangan Ekonomi Jemaat GMIT merupakan hal yang wajib dikerjakan. Dalam periode ini BPAPE sangat serius untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dan juga mengembangkan aset-aset milik Sinode baik di lahan Petuk, Tarus, Naibonat, Loli, dll. Oleh karena itu para Ketua Majelis Klasis (KMK) dan para Pendeta harus juga sungguh-sungguh memanfaatkan aset-aset yang ada di Jemaat maupun di Klasis. Jangan biarkan lahan-lahan tidur dan tidak dimanfaatkan secara baik,” ujar Pnt. Yefta.
Senada dengan hal tersebut, Ketua BPAPE Sinode GMIT, Pdt. Yunus Kay Tulang, memaparkan materi mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis jemaat serta peran strategis gereja sebagai agen pemulihan di tengah tantangan kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa fokus program mencakup usaha produktif kelompok yang mengintegrasikan peternakan—seperti sapi, babi, ayam KUB/petelur, dan kambing, – dengan perikanan air tawar. Selain itu, penguatan nilai tambah juga diarahkan pada sektor UMKM, tenun, kriya, serta pariwisata berbasis komunitas yang perencanaannya harus diintegrasikan sejak dini.
Menanggapi inisiatif tersebut, Kepala Bappeda TTS, Nikson Bureni, menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk bergandengan tangan dengan pihak gereja dalam menjalankan program pembangunan tahun anggaran mendatang.
“Pemerintah sangat menyambut baik kegiatan ini karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi konkrit bersama GMIT dan sebagai pemerintah kami sangat siap untuk bekerja sama dengan GMIT untuk program 2027 sektor pertanian, perikanan, dan peternakan,” ungkap Nikson.
Sebagai tindak lanjut, sinergi antara usulan GMIT dan perencanaan daerah akan melalui enam tahapan mekanismenya, mulai dari konsolidasi data, pemetaan program bersama Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), verifikasi lapangan, penyelarasan indikator, pertimbangan anggaran, hingga tahap pelaksanaan dan evaluasi.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah dan tokoh gereja, di antaranya Kepala Bappeda TTS Nikson Bureni, Kabag Kesra TTS Leonard Bissilisin, Wakil Ketua DPRD TTS Yoksan Benu, Anggota DPRD TTS Sefrits Nau, para Ketua Majelis Klasis se-teritori TTS, serta anggota Satpel BPAPE.*
