KUPANG,www.sinodegmit.or.id,  — Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) bersama lembaga misi asal Swiss, Mission 21, menggelar Workshop Good Governance dan Disaster Risk Reduction (Pengurangan Risiko Bencana). Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Harper Kupang selama empat hari, terhitung sejak Selasa (2/6/2026) hingga Jumat (5/6/2026).

Workshop kali ini mengusung tema “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Ketahanan Iklim Inklusif, Kesetaraan Gender, dan Pengembangan Masyarakat”. Agenda ini diselenggarakan sebagai respons atas tantangan global dan lokal yang semakin masif, seperti isu perubahan iklim, ketimpangan gender, serta mendesaknya kebutuhan penguatan daya tahan masyarakat.

Acara pembukaan diawali dengan tarian penyambutan oleh pemuda-pemudi Jemaat Tilon Aknino Klasis Kota Kupang Barat. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh Pdt. Leny Flolinda Mansopu dan Pdt. Erlynardi Theoris Fullderita Riwu Rame Radja Dima.

Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam pembukaan kegiatan ini, di antaranya Ketua Sinode GMIT Pdt. Semuel B. Pandie, Sekretaris Sinode GMIT Pdt. Lay Abdi K. Wenyi, Anggota DPD RI Abraham Paul Lliyanto, Perwakilan M21 Swis Lucy Saudale-Teuer dan Mr. Samuel Inbach, Koordinator Program M21 Carmila Yusuf, Head of Regional Coordination Office Jakarta Adelina Siregar, dan Wakil Sekretaris Umum PGI Pdt. Lenta Enni Simbolon. Selain itu, hadir pula para Ketua Majelis Klasis di GMIT serta seluruh mitra Mission 21 Asia yang berasal dari Basel (Swiss), Malaysia, Hong Kong, Jakarta, Balikpapan, Palangkaraya, dan Papua.

Dalam forum tersebut, para peserta membekali diri dengan sejumlah materi pokok, meliputi prinsip transparansi dan akuntabilitas (audit) dalam Good Governance, pengelolaan program, pengembangan kelembagaan, jejaring kemitraan, Gender Equality and Social Inclusion (GEDSI), serta Ketahanan Iklim dan Pembangunan Masyarakat.

Selain sesi materi di dalam ruangan, rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan lapangan ke beberapa lembaga, yaitu Rumah Harapan GMIT, Agro Eduwisata Sulamanda, Kelompok Tani Mangrove Oebelo Kecil, dan Kelompok Tenun Jemaat Pengharapan Dendeng.

Ketua Sinode GMIT, Pdt. Semuel B. Pandie, dalam suara gembalanya menegaskan bahwa gereja harus mereorientasi peran pelayanan dan panggilan profetis (kenabian) agar tidak sekadar menjadi lembaga kemanusiaan biasa. Gereja dituntut untuk tidak hanya bersuara, tetapi juga mampu memberikan contoh nyata dan model alternatif dalam menjawab pergumulan konkret masyarakat. Melalui kemitraan strategis dengan berbagai lembaga termasuk Mission 21, gereja didorong untuk membangun program pemberdayaan yang berdampak sistemik dan berkelanjutan bagi kemandirian jemaat.

“Setiap pemberdayaan itu, itu bagian dari satu upaya yang disebut dengan ekosistem profetis alternatif. Karena gereja itu kalau dia hanya panggilan profetis, dia tidak ada bedanya dengan satu lembaga kemanusiaan saja. Dan upaya-upaya seperti yang dilakukan M21, itu kami lihat upaya untuk menolong gereja benar-benar hadir dalam pergumulan sekaligus menjadi alternatif profetis kita,” kata Pdt. Semuel.

Ia melanjutkan bahwa diperlukan sebuah gerakan bersama yang melibatkan seluruh jaringan dan komponen untuk berpikir serius serta mengeksekusi aksi nyata di tengah masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Mission 21 Basel, Mr. Samuel Inbach, menekankan bahwa perubahan merupakan bagian dari realitas yang tidak dapat dihindari sepanjang perjalanan sejarah Mission 21, sebagaimana yang terjadi di berbagai belahan dunia lainnya.

“Saat ini, kawasan Eropa tengah menghadapi fase perubahan yang sangat nyata, di mana peran agama dinilai menjadi kurang dominan dalam kehidupan masyarakat. Fenomena pergeseran religiositas ini menuntut Mission 21 untuk bersiap menghadapi setiap tahapan perkembangan dan melakukan adaptasi institusional agar tetap relevan dengan situasi terkini,” kata Mr. Samuel.

Ia menambahkan, selain dinamika keagamaan, fokus adaptasi tersebut juga diarahkan pada isu-isu global kontemporer yang mendesak, seperti dampak perubahan iklim dan tantangan ekonomi baru yang memengaruhi tatanan sosial masyarakat saat ini.

Pemerintah Provinsi NTT melalui Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Alexon Lumba, turut memberikan sambutan resmi. Ia menyoroti isu krusial mengenai tantangan nyata ketahanan iklim, krisis pangan, ketersediaan air, serta perlindungan kelompok rentan yang dihadapi NTT sebagai provinsi kepulauan.

Menyikapi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa penanganan berbagai krisis ini tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus berbasis pada kesinambungan pembangunan. Pemerintah merespons dengan menekankan pentingnya membaca sejarah perjuangan para pendahulu secara rendah hati, guna mengambil pelajaran berharga dari keberhasilan maupun kekurangan program pemberdayaan yang telah berjalan.

Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT berharap pembangunan di daerah dapat menjadi sebuah kerja yang berkesinambungan dan adaptif, sehingga mampu melanjutkan serta memperbaiki gagasan terdahulu dengan cara yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman saat ini. *