//Refleksi Jambore GMIT VII: Potret Nyata Pelayanan Desa dan Alarm Keras Ketimpangan Digital

Refleksi Jambore GMIT VII: Potret Nyata Pelayanan Desa dan Alarm Keras Ketimpangan Digital

TIMOR TENGAH UTARA,www.sinodegmit.or.id,  – Momentum penutupan Jambore Pelayanan Anak, Remaja, dan Taruna (PART) GMIT VII di Jemaat Ebenhaezer Tuamese, pelosok Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), memunculkan refleksi mendalam mengenai potret riil pelayanan gereja di wilayah pedesaan sekaligus menjadi alarm keras terkait ancaman arus digitalisasi tanpa pengawasan terhadap anak-anak kampung.

Penyelenggaraan kegiatan yang memadukan acara pembukaan di area perkotaan (Jemaat Petra Kefamenanu) dan penutupan di wilayah pedesaan pesisir (Desa Tuamese) dinilai sebagai representasi sosiologis yang sangat akurat mengenai peta pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) saat ini, di mana basis jemaat terbesar berada di wilayah rural.

Wakil Ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt. Saneb Yohanis Ena Blegur, secara jujur mengakui bahwa dirinya sempat mempertanyakan keputusan panitia pelaksana yang menempatkan lokasi penutupan acara sebesar jambore di daerah pedesaan terpencil. Namun, setelah melihat dinamika di lapangan, ia menyadari esensi mendasar dari teologi pelayanan kontekstual.

“Jujur bahwa dari tadi pagi datang sampai di sini saya mengeluh, ‘Kenapa penutupan Jambore PAR harus di sini?’ Tapi, saya mau bilang kepada kita semua, kalau panitia menempatkan pembukaan Jambore PAR itu di Petra Kefamenanu dan penutupan di Jemaat Ebenhaezer Tuamese, sebenarnya ini potret dari Gereja Masehi Injili di Timor. Ini konteks riil Gereja Masehi Injili di Timor. Mau kasih tahu kita bahwa GMIT itu ada di kota, tapi persentase hanya sekitar 20 sampai 30 persen. Tapi anak-anak kita yang ada di desa-desa, di kampung…” ungkap Pdt. Saneb dalam suara gembalanya.

Poin krusial kedua yang mengemuka dalam jambore ini adalah ketimpangan proteksi terhadap anak-anak desa dalam menghadapi perkembangan teknologi. Berbeda dengan wilayah perkotaan yang memiliki akses edukasi dan pendampingan orang tua yang relatif intensif, anak-anak di pedesaan sering kali mengakses dunia maya secara bebas tanpa pemahaman memadai.

Kondisi sosiologis ini diperparah oleh fenomena migrasi orang tua di pedesaan NTT yang terpaksa merantau menjadi buruh migran, sehingga anak-anak kehilangan figur pengawas utama di rumah.

“Hari ini tantangan digital bukan hanya ada di jemaat-jemaat kota, justru yang lebih berat sekarang ada di anak-anak di kampung. Kalau di kota, masih bisa ada dalam pengawasan bapak dan mama… Tapi di kampung-kampung, mereka tidak paham digital itu, teknologi itu, tapi mereka sudah akses ke mana-mana bahkan mental mereka, spiritualitas mereka, sedang dalam keadaan terancam. Gereja harus hadir sampai di situ. Bawalah pesan Tuamese ini,” tegas Pdt. Saneb.

Ketimpangan infrastruktur digital ini divalidasi langsung oleh kesaksian Novi Linpaty, siswi kelas empat Sekolah Dasar sekaligus anak PART asal Jemaat Ebenhaezer Tuamese. Novi bersama teman-temannya, yang bertugas khusus menyambut kedatangan ribuan peserta, mengaku sangat bersukacita mendapat kunjungan dari teman-teman PART dari seluruh wilayah GMIT. Namun, di balik kegembiraannya, Novi menceritakan bahwa pemukiman kampungnya sama sekali belum terjamah jaringan telepon seluler maupun internet. Untuk sekadar mengakses sinyal komunikasi yang terbatas, tidak stabil, dan kerap hilang terbawa angin, warga jemaat setempat harus berjalan kaki mendaki ke atas gunung atau menuju ke pinggir pantai.

Di tengah keterbatasan akses digital tersebut, kondisi perekonomian masyarakat lokal juga berjalan secara mandiri dan tradisional. Adrianus Merukh, salah seorang warga jemaat setempat, menjelaskan bahwa wilayah yang dihuni oleh lebih dari 300 KK atau sekitar 1.000 jiwa ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pengiris tuak, pembuat garam, dan produsen minyak kayu putih asli. Proses pembuatan minyak kayu putih dilakukan dengan menyuling uap dari rebusan satu drum penuh daun hasil tanaman warga sendiri. Usaha saksama ini menghasilkan dua botol besar murni seukuran botol bir yang kemudian dikemas ke dalam botol kecil seharga Rp20.000 hingga Rp35.000 untuk dipasarkan di tempat wisata hingga ke swalayan di Kota Kupang.

Keterbatasan ekonomi dan isolasi digital terbukti tidak menyurutkan semangat gotong royong warga Jemaat Ebenhaezer Tuamese bersama Pendeta Gerson Lette dalam menyiapkan tempat kegiatan, memasak konsumsi, serta membersihkan area Pantai dan Bukit Tuamese agar siap menjadi lokasi wisata edukasi peserta jambore.

“Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami, salah satu jemaat GMIT yang berada di wilayah terpencil, karena dipercayakan menjadi tuan rumah kegiatan lingkup sinode. Kami sangat bersyukur dan bersukacita, karena itu kami melayani dengan memberikan segala yang terbaik untuk penutupan kegiatan ini,” tutur Adrianus.

Ancaman riil dunia digital di tengah keterbatasan ruang rural inilah yang melandasi pentingnya materi literasi digital dan Semiloka Gereja Ramah Anak yang diangkat dalam rangkaian paket kegiatan jambore kali ini. Melalui kelas-kelas pembinaan tersebut, para peserta dibekali pembahasan isu aktual mulai dari perlindungan anak, penggunaan media sosial secara bijak, bahaya judi daring, hingga penyalahgunaan aplikasi MiChat. Kurikulum ini sengaja dihadirkan agar anak-anak di pelosok memiliki daya tahan moral dan mental saat berhadapan dengan teknologi.

Pdt. Saneb menegaskan bahwa gereja harus hadir secara nyata merespons kondisi sosiologis ini.

“Hari ini tantangan digital bukan hanya ada di jemaat-jemaat kota, justru yang lebih berat sekarang ada di anak-anak di kampung. Mereka tidak paham teknologi itu, tapi mereka sudah akses ke mana-mana bahkan mental dan spiritualitas mereka sedang dalam keadaan terancam. Gereja harus hadir sampai di situ. Bawalah pesan Tuamese ini,” tegasnya.

Pada akhirnya, “Pesan Tuamese” menjadi refleksi saksama bagi seluruh lingkup pelayanan GMIT bahwa pelayanan holistik yang kontekstual tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab proteksi generasi muda, penguatan ekonomi jemaat, serta perjuangan terhadap keadilan infrastruktur di wilayah rural.*