KUPANG, www.sinodegmit.or.id, Berada di wilayah geografis rawan bencana alam dan ancaman bencana kemanusiaan, Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) membutuhkan sebuah dokumen Standard Operating Procedure(SOP) penanganan bencana.
Hal tersebut disampaikan Ketua Unit Pembantu Pelayanan Tanggap Bencana Alam dan Kemanusiaan (UPP-TBAK) Majelis Sinode GMIT Pdt. Paoina Bara Pa pada Seminar dan Lokakarya pembahasan draf SOP yang dilaksanakan di Jemaat GMIT Kota Baru, Selasa (28/5).
Semiloka ini diikuti 30 peserta dari kalangan gereja, LSM dan pemerintah dengan melibatkan tiga pembicara yakni: Pdt. Paoina Bara Pa, Dr. Ludji Michael Riwu Kaho dan Dr. Imelda Manurung. Tiga isu utama yang dibahas dalam semiloka ini antara lain: bencana alam, perdagangan orang dan HIV/AIDS.
Salah satu urgensi dari kebutuhan SOP ini kata Ketua UPP TBAK MS-GMIT adalah guna menata kewenangan antar lingkup pelayanan di internal GMIT (Jemaat, Klasis dan Sinode) maupun pihak lain dalam rangka menggalang kekuatan menangani bencana baik sebelum, saat, dan paska bencana.
“Tim Relawan Bencana Alam dan HIV/AIDS dari UPP TBAK merancang draf SOP ini untuk dibahas sekaligus mendapat masukan guna menolong GMIT memperkuat kapasitas dan respon terhadap bencana, terutama darurat bencana.”
Kegiatan ini diawali dengan ibadah yang dipimpin Penatua Ludji Riwu Kaho.
Belajar dari kisah penugasan Firaun kepada Yusuf dalam menangani bencana kekeringan dan kelaparan di Mesir pada ribuan tahun lalu, Penatua Riwu Kaho menjelaskan bahwa apa yang orang sebut sebagai bencana pada dasarnya adalah hukum alam yang dirancang oleh Sang Pencipta guna menjamin siklus kehidupan di bumi.
“Orang di Timor Lesta bercerita tiap tahun banjir meluap melebihi daya tampung sungai tapi mereka tidak mati, tidak ada tanaman rusak dan tidak ada hewan mati. Karena mereka punya aturan adat tidak boleh bangun rumah di sempadan sungai. Kalau begitu banjir yang meluap itu bukan bencana. Itu kejadian alam biasa,” jelas Riwu Kaho.
Cerita mitigasi bencana semacam itu kata Riwu Kaho, telah dibangun oleh Firaun bersama Yusuf di Mesir guna menyelamatkan tidak hanya bangsa Mesir tetapi juga keluarga Yusuf dari bencana kelaparan. Oleh karena itu Gereja dalam hal ini GMIT sudah semestinya belajar mitigasi bencana dalam Alkitab demi meminimalir risiko sekaligus mengedukasi bagi warga agar tidak cepat-cepat melempar kesalahan dan tanggung jawab kepada Tuhan sebagai penyebab berbagai peristiwa alam.
“Paradigma dalam pengeloaan bencana adalah mengurangi korban atau dampak. Kalau reduksi itu dilakukan sampai maksimal maka sebenarnya tidak ada bencana,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Manurung dalam materinya terkait HIV/AIDS, mengatakan saat ini NTT berada dalam status mendekati zona merah seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Papua.
Ia memaparkan data pengidap HIV/AIDS di NTT tahun 2018 tercatat sebanyak 6.191 kasus, dengan total kematian berjumlah 1.356 orang. Kasus terbanyak menimpa para ibu rumah tangga sebanyak 1.269 orang.
Akibat peningkatan angka yang sangat signifikan tersebut apalagi terbanyak menyasar ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata berperilaku baik dan aktif dalam pelayanan gereja, kata Manurung, GMIT membutuhkan sebuah SOP guna meningkatkan pemahaman dan kepedulian jemaat tentang HIV/AIDS.
Berbagai masukan dari semiloka ini akan memperlengkapi draf SOP kebencanaan untuk selanjutnya diajukan ke sidang Majelis Sinode GMIT pada Agustus mendatang. ***