KUPANG, www.sinodegmit.or.id, “Gereja boleh bubar tapi sekolah GMIT tidak boleh bubar.” Pernyataan ini disampaikan gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, menanggapi pertanyaan terkait komitmen pemerintah pada pendidikan swasta khususnya yang dikelola oleh GMIT, pada pertemuan bersama Majelis Sinode GMIT, Senin (1/10), di kantor sinode GMIT.
Sejauh pengamatannya, kata Laiskodat, ada kesan dimana gereja terlalu fokus pada pertumbuhan dan pertambahan umat namun belum cukup memberi perhatian pada pendidikan padahal pendidikan sangat penting guna membentuk karakter manusia.
“Saya bangga, sinode GMIT sampai di pelosok-pelosok dan punya program yang luar biasa, tetapi kalau boleh, jangan hanya gereja saja yang bertumbuh. Sekolah-sekolah juga harus bertumbuh. Sekalipun gereja punya program yang hebat tetapi kalau tidak punya pendidikan, tidak punya sekolah, maka karakter sebagai murid Yesus itu tidak tergambarkan,” lanjutnya.
Wujud konkret perhatian pemerintah pada sekolah-sekolah GMIT yang jumlahnya mencapai lebih dari 500 buah itu, gubernur yang baru sebulan dilantik ini telah mengutus dua ahli pendidikan yakni Prof. Daniel Kameo dan Prof. Willi Toisuta untuk membantu menangani masalah-masalah yang sedang dihadapi sekolah-sekolah GMIT. Lebih dari itu ia juga meminta Majelis Sinode GMIT menyiapkan data terkait kebutuhan sekolah-sekolah termasuk besaran anggaran yang diperlukan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Saya sudah minta profesor Willi Toisuta dan Profesor Daniel Kameo untuk melihat persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah GMIT. Kita harus mengembalikan kebanggaan sekolah-sekolah GMIT. Jangan karena ada masalah lalu kita bilang tidak bisa,” tegasnya.
Selain persoalan pendidikan, Laiskodat juga menyatakan mendukung sikap dan perjuangan GMIT dalam memerangi kejahatan perdagangan orang dan tambang dengan mengeluarkan kebijakan moratorium untuk kedua masalah tersebut.
Ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt. Mery Kolimon pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih atas semua dukungan dan komitmen pemerintah dalam memperjuangan kepentingan masyarakat luas, namun pada saat yang sama sebagai lembaga agama, gereja senantiasa bersikap positif dan kritis terhadap pemerintah. ***