Fatumonas-Amfoang Selatan, www.sinodegmit.or.id, Ratusan warga desa Amfoang yang hadir dalam panel diskusi “Quo Vadis Obsevatorium Timau” yang diselenggarakan oleh Pengurus Kaum Bapak Sinode GMIT mendesak pemerintah kabupaten dan provinsi NTT untuk memberi perhatian serius pada kualitas pendidikan sekolah-sekolah di Amfoang khususnya yang berada di sekitar Obsevatorium Nasional Timau.
Menurut warga, hak mendapat pendidikan berkualitas sangat penting bagi generasi muda Amfoang agar mereka tidak menjadi penonton di tengah-tengah kehadiran Obsevatorium terbesar di Asia Tenggara yang saat ini sedang dibangun di kaki Gunung Timau, Desa Bioba, Kecamatan Amfoang Tengah.
“Saya minta dibuat MoU (Memorandum of Understanding, red.) antara ITB (Institut Teknologi Bandung) dengan Pemerintah Daerah, supaya ada kerja sama dengan sekolah-sekolah di Amfoang dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan terutama bidang ilmu yang berkaitan dengan astronomi atau antariksa,” ujar Ira Sobe Ukum. Kerja sama ini kata Ira, dibutuhkan agar sejak dini generasi muda Amfoang diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kelak mereka bisa bersaing dan mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di ITB dan pulang membangun daerah mereka.
Permintaan senada juga disampaikan Enos Keas, Kepala Dusun 1 Fatumonas.
“Saya minta pemerintah dan Lapan untuk bantu beasiswa untuk anak-anak Amfoang yang berprestasi. Dan juga tolong buka sekolah pariwisata di sini supaya anak-anak kami bisa kelola potensi pariwisata yang ada jangan sampai nanti orang luar yang datang kelola,” ujar Enos. Kendati dirinya berterima kasih kepada pemerintah dengan pembangunan jalan aspal dari Takari hingga Lelogama, namun ia mengeluhkan sejumlah infrastruktur dasar yang belum bisa mereka nikmati seperti air bersih, jaringan internet, dan jaringan listrik.
Sayang sekali, Gubernur NTT dan Wakapolda NTT yang direncanakan menjadi narasumber pada kegiatan ini berhalangan hadir sehingga hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah terkait sejumlah kebutuhan warga Amfoang belum terjawab.
Sedangkan terkait pembangunan Obsevatorium Nasional Timau, Kepala Pusat Sains Antariksa (Lapan), Clara Y. Yatini menjelaskan Obsevatorium Nasional Timau akan dilengkapi dengan teleskop berukuran diameter 3,8 meter dengaan berat 20 ton buatan Jepang. Teleskop ini lebih besar dari yang dimiliki Lapan saat ini yang berukuran diameter 60 centimeter. Sebagai obsevatorium terbesar di Asia Tenggara, Clara mengatakan para ilmuwan baik dari dalam maupun luar negeri akan berkunjung ke tempat ini sehingga terbuka peluang ekonomi dan pariwisata bagi warga Amfoang.
“Selain pembangunan Obsevatorium Nasional Timau, kami juga mencanangkan pembangunan taman langit gelap. Di Bandung kami hanya bisa lihat satu atau dua bintang karena langitnya tidak bagus. Padahal, di sini luar biasa. Tadi malam kami menginap di ume kbhubu. Sebagai orang kota ini pengalaman unik bagi kami. Ini bisa jadi potensi pariwisata. Sekarang, tergantung bagaimana masyarakat Amfoang memanfaatkan peluang-peluang ekonomi ini,” kata Clara.
Selain Kepala Pusat Sains Antariksa Lapan, 3 pemateri lain yakni; Pdt. Dany Wadu (Ketua Majelis Klasis Amfoang Selatan), Dr. Roddiealek Pollo (Ketua Pengurus Kaum Bapak sinode GMIT) dan Pdt. Dr. Mery Kolimon (Ketua MS-GMIT) sepakat bahwa kunci utama partisipasi masyarakat Amfoang terkait kehadiran Obsevatorium adalah pendidikan. Roddialek Pollo yang juga pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana bahkan menantang warga agar sebisa mungkin satu kepala keluarga satu sarjana. Dan menurutnya, untuk mencapai visi itu, harus dimulai dari perbaikan mutu sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA.
“Jangan mimpi anak kuliah di ITB kalau nilai kelulusannya rendah,” ujar Roddialek.
Selain isu pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, masalah jual beli tanah juga menjadi pokok diskusi. Pdt. Mery Kolimon, menghimbau warga agar tidak menjual tanah.
“Kalau ada orang yang datang beli tanah, jangan jual tapi kontrak. Orang Amfoang, orang GMIT hanya boleh jual apa yang hasilkan tapi jangan jual apa yang tidak dihasilkan. Jual tenunan dan jeruk, boleh tapi jangan jual tanah. Karena masyarakat adat yang menjual tanahnya akan menjadi budak di negerinya sendiri,” tegas Pdt. Mery.
Menanggapi himbauan Ketua MS GMIT tersebut, Ketua Lembaga Adat Amfoang, Kris Kameo mengatakan pihaknya akan segera mengadakan rapat bersama kepala-kepala adat untuk memberlakukan denda adat bagi warga yang menjual tanah diluar kesepakatan Lembaga Adat.
Selain menggelar seminar bertema, “Quo Vadis Obsevatorium Timau”, program Kemah Kerja Alkitab (KKA) Pengurus Kaum Bapak Sinode GMIT yang berlangsung di Jemaat GMIT Betel Bimanus 2-4 Agustus 2019 ini juga mengadakan sejumlah kegiatan seperti Pelatihan Khotbah, Pemahaman Alkitab, Metode Penafsiran Alkitab, Penanaman Anakan Pohon di Gunung Timau dan lain-lain. ***