KUPANG,www.sinodegmit.or.id, Calon gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat didampingi fungsionaris Partai Nasdem, Ir. Sarah Lerry Mboeik temui Majelis Sinode (MS) GMIT, Selasa, 6/2-2018.
Viktor diterima Ketua MSH GMIT Pdt. Mery Kolimon bersama Wakil Ketua Pdt. Agustina Litelnoni dan Sekretaris Pdt. Yusuf Nakmofa.
Menyambut silaturahmi politik ini Ketua MS GMIT menegaskan bahwa kantor MS GMIT adalah rumah bersama bagi semua orang: tidak hanya warga GMIT tetapi juga rumah inklusif bagi agama-agama lain, termasuk semua paket yang akan berkompetisi dalam Pilkada. Kendati katanya hal itu akan menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
“Kami sadar ketika dikunjungi para calon kepala daerah bisa saja tafsirnya macam-macam. Namun prinsipnya asal kita (gereja, red.) punya visi yang jernih tentang teologi politik maka kita akan jalan dengan itu. Dan, kita jelaskan ke masyarakat (jemaat/umat) mengapa kami merasa penting bertemu dengan para kandidat yang sudah berkomitmen memberi diri untuk membangun NTT yang lebih baik,” tandas Pdt Mery.
Pada tatap muka yang bertujuan meminta dukungan doa ini, Viktor memaparkan sejumlah agenda yang menjadi perhatiannya dalam rangka membangun NTT bila terpilih nanti.
“Spirit saya maju dalam Pilkada kali ini karena ada masalah yang ingin saya mau selesaikan. Saya merasa terpanggil betul karena masalah kemiskinan dan kemampuan sumber daya manusia NTT yang tidak dianggap. Secara nasional kita termiskin ketiga. Ketiga, karena Papua terbagi dua. Dan jumlah manusia termiskin kita di atas Papua dan Maluku. Ini menunjukan bahwa kita sangat banyak orang miskinnya. Karena itu saya serius mau membangun daerah ini sebab kita dianggap sebagai provinsi yang hanya membebani secara nasional,” ujar Viktor.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI ini mengatakan NTT memiliki potensi luar biasa yang dapat dikelola demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain: Pariwisata, industri garam, pertanian dan peternakan.
“Setiap tahun kita mengimpor garam. Tahun 2018 ini sekitar 3,7 metrik ton. Kita di NTT punya potensi itu tetapi tidak pernah dikerjakan dengan baik. Hal yang sama juga pada sektor pariwisata. Kesadaran kita pada pariwisata rata-rata lemah. Padahal kekayaan alam kita ada di situ. Jadi, terkesan kita tidak bangga pada resources lokal kita,” jelasnya.
Menanggapi berbagai upaya menggali potensi NTT guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, Ketua MS GMIT mengingatkan paket Viktory-Joss agar peningkatan ekonomi yang mau digenjot itu lebih berpihak pada masyarakat bukan kepada para investor.
“Banyak kali kehadiran investor itu justru mengeksploitasi masyarakat dan alam. Tugas pemerintah sesui amanat konstitsi itu dia berpihak pada masyarakat. Pada banyak kasus kita lihat negara tidak hadir untuk masyarakatnya. Untuk kepentingan peningkatan APBD, rakyat dibiarkan sendiri. Mereka menjadi rakyat yang tampias (terbuang, red.). Karena itu, Gereja akan selalu setia pada misinya untuk berdiri bersama mereka yang tertindas dan alam yang tidak bisa bersuara,” tegas Pdt. Mery.
Ketua MS GMIT bahkan berulang kali menegaskan bahwa apapun yang mau dikembangkan di NTT, pemimpin daerah harus memastikan keberpihakan pemerintah pada mereka yang miskin bukan pada investor.
“Terus terang, kalau kita omong pariwisata, industri garam dan lain-lain sebagaimana yang Pak Viktor jelaskan itu, tentu kita butuh investor. Tetapi bagaimana kita memastikan kehadiran investor berpihak pada penguatan masyarakat? Kapitalisme punya kepentingan untuk menambah modal dan dia tidak pusing dengan keberpihakan pada masyarakat. Bagaimana menjamin itu?” tanya Pdt. Mery.
Menjawab pertanyaan tersebut, anggota komisi I DPR RI ini menjelaskan bahwa akan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan investor untuk tunduk.
“Saya sepakat dengan Ibu, bahwa biasanya kelompok besar akan menguasai kelompok yang kecil. Kelompok besar akan datang dan rakyat akan menjadi korban. Penelitian saya menunjukkan bahwa rantai nilai pariwisata kita semuanya dari luar daerah. Telur dari Surabaya, bawang, tomat dari Bima dan sebagainya. Maka ini semua harus dibangun oleh pemimpin. Dia (investor, red.) hanya boleh bangun gedungnya. Operasinalnya mereka, tapi rantai pasoknya adalah kita, dan itu dibuat dalam Perda. You boleh buat ini tapi Perda bilang begini,” kata Viktor.
Sebelum mengakhiri pertemuan dengan doa bersama, Ketua MS berpesan agar moment Pilkada tidak semata-mata menjadi ajang meraih kekuasaan tetapi bagaimana membangun demokratisasi yang jujur, adil dan bermartabat.
“Siapa pun kandidat yang datang kami titipkan dan berharap goal akhir kita bukan soal menang-kalah tetapi apa sumbangan kita bagi peradaban yang lebih baik. Kami mencermati misalnya politik uang atau serangan fajar menjelang hari pemilihan. Orang bagi-bagi uang pada masa-masa kampanye. Bagi kami itu tidak mendidik. Proses demokratisasi mesti menjadi komitmen bersama. Rakyat memilih karena dia kenal betul siapa yang dia pilih. Faktor-faktor emosional seperti kedekatan agama dan suku tentu ada, tetapi dia tidak seperti Esau yang dibeli haknya oleh Yakub dengan sepiring kacang merah,” demikian pesan Ketua MS GMIT.***