KUPANG, www.sinodegmit.or.id, Upaya serius Majelis Sinode (MS) GMIT menyelamatkan sekolah-sekolahnya di bawah Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) yang terabaikan dalam kurun waktu sekitar 50 tahun terakhir mulai membuahkan hasil.
Hal ini terbukti dengan mengalirnya dukungan dari berbagai pihak baik dari jemaat-jemaat, individu, mitra-mitra GMIT dari dalam maupun luar negeri serta pemerintah daerah.
“Hari ini sesuai permintaan MS GMIT kita akan mengadakan diskusi bersama terkait sekolah-sekolah GMIT dengan maksud DPRD maupun pemerintah turut membantu keberlangsungan sekolah-sekolah GMIT khususnya di wilayah kabupaten Kupang. Kita tahu bersama kita dibesarkan di sekolah GMIT. Maka itu sudah sepatutnya kita harus bertanggungjawab menjaga dan memelihara sekolah-sekolah GMIT termasuk sekolah-sekolah yayasan lainnya agar semakin bertumbuh,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosep Lede, pada rapat dewan bersama MS GMIT yang juga dihadiri sekitar 20 dari 35 anggota DPRD.
Ketua MS GMIT, Pdt. Dr. Mery Kolimon pada rapat tersebut mengatakan bahwa GMIT sedang menghadapi tantangan yang serius terkait ancaman penutupan sekolah-sekolah di bawah Yapenkris akibat rendahnya dukungan gereja, lemahnya manejemen Yapenkris, kurangnya dukungan pemerintah, minimnya kesejahteraan guru, kebijakan negara yang tidak cukup berpihak pada sekolah-sekolah swasta dan aneka soal lainnya. Karena itu, pemerintah sebagai mitra gereja perlu bergandeng tangan dalam memberi perhatian pada persoalan pendidikan yang dihadapi GMIT.
“Kami datang ke sini karena kami tahu bahwa ini rumah rakyat Kabupten Kupang. Dan sebagai pihak yang bergumul dengan pendidikan bersama masyarakat, ketika kami berhadapan dengan sejumlah tantangan yang kami hadapi, kami ingat fiman yang berkata, “Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan.” Kalau kita melihat ke belakang, 100 tahun lalu, sebelum gereja berdiri sekolah sudah ada. Sebelum pendeta ada di satu kampung sudah ada guru Injil yang adalah juga guru di sekolah. Tapi sekarang kita menghadapi kenyataan yang memprihatinkan. Bahwa kualitas sekolah-sekolah ini sangat rendah. Krisis terbesar yang kami hadapi sekarang adalah menyangkut tenaga-tenaga guru,” demikian pernyataan ketua MS GMIT dalam rapat dengan DPRD kabupaten Kupang, Selasa, 3 Oktober 2017 di Oelamasi.
Tugas berat yang dihadapi MS GMIT periode 2019, kata Pdt. Mery, dari 539 buah sekolah yang dimiliki GMIT, yang mana 139 diantaranya berada di wilayah kabupaten Kupang, sidang sinode ke 33 di Rote mengamanatkan tidak boleh satupun sekolah dinegerikan apalagi ditutup. Kendala lain yang diangkat Ketua MS GMIT adalah: isu penarikan guru-guru PNS dari sekolah swasta, sulitnya mengurus kenaikan pangkat bagi tenaga PNS yang ditempatkan di sekolah swasta, guru-guru PNS yang akan memasuki pensiun dan rendahnya gaji tenaga honorer. Semua permasalahan itu tidak bisa ditanggulangi sendiri oleh gereja karena gereja punya keterbatasan sehingga dukungan politik dari pemerintah menjadi sebuah keniscayaan.
Menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh ketua MS GMIT, sejumlah anggota dewan termasuk kepala dinas PPO kabupaten Kupang, Imanuel Buan, menyatakan persetujuannya mencari solusi terbaik bersama MS GMIT. Namun, Anton Natun, dari komisi C yang membidangi pendidikan mengatakan bahwa niat baik DPRD dalam membantu sekolah-sekolah GMIT mesti realistis. Pasalnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 yang sudah diputuskan hampir tidak ada bantuan untuk sekolah GMIT.
“Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 untuk sekolah GMIT hampir tidak ada. Juknis dari kementrian sudah ada sehingga kalau dipindahkan bisa masalah bagi dinas PPO. Apakah ada solusi lain? Mungkin yang bisa dilakukan adalah kita pakai Dana Alokasi Umum (DAU). Ini musti jelas,” tegas Natun.
Menanggapi usulan bantuan melalui DAU, pimpinan DPRD menyatakan akan dibahas dalam rapat dewan.
“Kalau dana DAK tidak bisa di rubah, dengan kewenangan yang kita mliki, kita bisa menggunakan dana DAU untuk bantu sekolah GMIT. Untuk angka kita tidak usah sebut tapi kami punya beban bersama, kita semua bertanggungjawab. Yakinlah ada lokasi dana yang cukup baik fisik maupun distribusi tenaga guru PNS maupun honor untuk sekolah GMIT,” kata ketua DPRD.
Hal lain yang juga dibahas dalam rapat dewan ini adalah persoalan terkait SD GMIT Mosu dan SD-SMP satu atap Oehani. SD yang disebut pertama, bermasalah lantaran murid kelas 1 sampai kelas 4 serta fasilitas sekolah dipindahkan secara sepihak oleh pihak tertentu ke sekolah SD negeri yang baru dibangun. Sementara yang kedua, pemerintah membangun SMP satu atap di lokasi SD GMIT. Terkait persoalan kedua SD tersebut, sehari sebelumnya, pimpinan MS GMIT juga bertemu bupati Kupang, Ayub Titu Eki guna meminta perhatiannya.
DPRD kabupaten Kupang berjanji akan mengawal penyelesaian masalah kedua sekolah agar GMIT tidak dirugikan. Kepala dinas PPO pada kesempatan ini menjelaskan kepada dewan bahwa pertemuan dengan Bupati Kupang telah memutuskan mengirim tim untuk mengembalikan anak-anak ke SD GMIT dan selanjutnya bangunan SMP satu atap Oehani dihibahkan kepada SD GMIT Oehani. ***