KUPANG, www.sinodegmit.or.id. Gereja, sebagai salah satu kekuatan civil society memiliki peran penting dalam menciptakan iklim politik damai. Hal itu mendorong pihak Polda NTT bersinergi dengan Gereja menyuarakan penyelenggaraan pesta demokrasi yang damai menuju Pilkada 2018.
Untuk tujuan tersebut, Kapolda NTT Irjen. Pol. Drs. Agung Sabar Santoso, menemui ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt. Dr. Mery Kolimon. Pertemuan berlangsung di kediaman ketua MS GMIT, Selasa, 17/10-2017 sekitar pukul 20:00 wita, membahas peranan kedua lembaga.
“Kami bersyukur NTT kondusif jelang Pilkada, meskipun pengalaman kemarin ada kabupaten yang cukup rawan. Karena itu, kami ingin mendapat masukan dari Gereja agar Pilkada berlangsung aman dan damai. Di NTT saya lihat peran tokoh agama cukup sentral. Umat masih mendengar pimpinan, itu sangat membantu,” ujar Agung.
Kapolda juga mengatakan daerah-daerah di NTT memiliki budaya yang unik. Masyarakat Sumba dan Alor misalnya selalu membawa parang dan panah sebagai bagian dari identitas budaya. Akan tetapi dalam kondisi tertentu bisa berpotensi konflik apabila disulut. Hal yang juga terjadi di Makasar dengan budaya badik. Namun di sisi lain, Kapolda yakin ada kearifan lokal yang bisa menjadi pemersatu masyarakat. Itulah sebabnya ia meminta gereja turut membantu polisi dalam menciptakan ruang-ruang dialog politik.
“Kami sedang mencari solusi. Memang kalau sudah menjadi budaya tidak mudah merubahnya. Di Sulawesi Selatan tahun 80-an, anak-anak muda bahkan tukang becak pun bawa badik. Tapi kami operasi terus, dan sekarang step by step perlahan ada perubahan budaya,” kata Agung.
Kepada Kapolda, Pdt. Mery mengatakan bahwa seringkali para politisi memanfaatkan isu primordialisme terutama suku dan agama sebagai alat propaganda politik sehingga pendekatan kepada tokoh-tokoh adat bisa dilakukan melalui gereja. Akan tetapi di lain pihak, para politisi juga perlu mendapat pendidikan politik.
“Kami melihat bahwa pimpinan agama dan umat beragama bisa menahan diri sejauh politisi tidak memanfaatkan isu agama untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka. Oleh karena itu saya rasa tidak hanya pendidikan politik bagi warga tetapi juga pendidikan politik bagi politisi itu penting sekali,” tandas Pdt. Mery.
Terkait hal tersebut, sebelumnya kata Ketua MS-GMIT, sudah ia sampaikan juga kepada Megawati Soekarno Putri dalam kunjungannya ke Kupang dua bulan lalu.
“Kepada Ibu Megawati juga saya sudah sampaikan bahwa pimpinan agama di NTT kami sudah punya komitmen, NTT rumah bersama. Siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin kita dukung sebagai pilihan rakyat dan Tuhan juga pasti bekerja dalam proses itu, tapi yang kami minta para politisi jangan mengail di air keruh.”
Menurut Pdt. Mery, isu primordialisme juga bagian dari warisan kolonial Portugis dan Belanda yang hingga hari ini masih mempengaruhi suasana perpolitikan di NTT. “Kami lihat warisan kolonial belum selesai dengan Portugis yang Katolik dan Belanda yang Protestan. Itu masih terbawa. Saya suka bilang pada teman-teman bahwa Portugis dan Belanda sudah bersatu dengan Uni Eropa, tetapi kami di NTT belum selesai.”
Terkait irisan-irisan sentimen agama tersebut, Ketua MS GMIT berharap bahwa pada perayaan 500 tahun Gereja Reformasi tahun ini, kedua gereja saling belajar dari sejarah masa lalu sehingga kehadiran Gereja di NTT sungguh-sungguh menjadi tanda rahmat bagi masyarakat.
Untuk itu, Ketua MS-GMIT juga menegaskan bahwa sebagai pimpinan gereja ia telah memperingatkan para pendeta GMIT agar tidak memakai mimbar gereja untuk kampanye politik.
“Kami ingatkan para pendeta supaya mimbar Gereja tidak boleh dipakai sebagai ajang kampanye. Memang itu haram hukumnya dalam doktrin teologi kami. Pendeta harus menahan diri sebab Gereja harus berdiri melintasi semua partai. Jangan sampai mimbar Gereja dipakai sebagai media kampanye. Jadi terkait itu kami beri peringatan keras,” tegasnya.
Di akhir pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Kapolda NTT mengapresiasi sikap GMIT dan meminta agar situasi kondusif yang ada tetap dirawat. Ia berharap komunikasi antar lembaga agama dan umat serta kepolisian terus dibangun guna memastikan suasana aman sepanjang proses politik pilkada berlangsung di NTT. ***