Sabu, www.sinodegmit.or.id, Merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-72, Klasis Sabu Barat-Raijua menyelenggarakan kegiatan bedah buku berjudul: “Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama dan Negara Dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas”.
Buku ini merupakan buah karya Gusti Menoh, M.Hum, vikaris (calon pendeta) GMIT angkatan 2017 yang sedang bertugas di jemaat GMIT Agape Eikepaka, Sabu Barat. Sebelumnya Menoh adalah mahasiswa pasca sarjana dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara-Jakarta. Buku ini merupakan pengembangan dari tesisnya.
Mengutip Agustinus (354-430), Ketua Majelis Klasis (KMK) Sabu Barat-Raijua, mengatakan, “Orang beragama tidak seharusnya menjadi orang bodoh. Kalau agama mengakibatkan orang itu semakin bodoh maka agama itu pasti tidak beres,” demikian ungkap Pdt. Loni Radjah Gah, S.Th dalam suara gembala membuka kegiataan bedah buku ini.
Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 19/08-2017 di aula kantor klasis ini menghadirkan penulis buku serta dua pembedah lainnya yakni Septenius Bule Logo, S.H. M.Hum (Plt. Asisten I Sekda Kabupaten Sabu-Raijua), dan Paulus Rabe Tuka , S.H. (Ketua DPRD Kabupaten Sabu – Raijua), dengan moderator Pdt. Loni M. Radja Gah, S.Th. Kegiatan ini melibatkan seluruh pendeta dann vikaris klasis Sabu Barat-Raijua dan klasis Sabu Timur, perwakilan dari Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan sejumlah guru sekolah.
“Kegiatan bedah buku ini memberi motivasi bagi kita untuk mempublikasiskan karya ilmiah yang sudah kita buat dan tidak sekadar mencari gelar,” demikian kata Asisten I kabupaten Sabu Raijua. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tergantung pada kesatuan semua warga negara yang berada di ruang publik untuk menjaga tegaknya Pancasila dan konstitusi serta menghargai kemajemukan.
Dalam ulasannya Menoh berkesimpulan bahwa pemimpin agama yang netral tidak akan berselancar di dunia politik praktis tetapi bersuara di ruang publik untuk kepentingan bersama.
Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bedah buku ini mengharapkan negara hadir dan harus menjamin pluralitas agama, suku, etnis, budaya, golongan, dapat hidup berdampingan secara damai dan adil di bawah Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak boleh ada perlakukan diskriminatif terhadap anak-anak bangsa, apapun agama dan kepercayaannya. Hanya dalam kebebasan dan kesetaraan yang dijamin oleh negaralah, kemerdekaan sesungguhnya sudah dinikmati. (Loni Radjah Gah)