Kupang, www.sinodegmit.or.id, Nasib TKI asal NTT ibarat pepatah, “Tak Putus di Rundung Malang”. Setiap bulan dan minggu selalu saja ada TKI yang dipulangkan tak bernyawa. Tahun 2017 tercatat 62 korban meninggal sementara di bulan kedua tahun 2018 ini sudah tercatat 10 orang meninggal.
“Sepuluh orang TKI yang meninggal itu, tiga orang laki-laki dan tujuh orang perempuan,” kata Timoteus Suban, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI-Kupang sebagaimana dikutip Kompas.com, Senin (19/2/2018).
Menyikapi kondisi darurat kejahatan kemanusiaan tersebut, pimpinan agama se- NTT meminta pemerintah agar tidak main-main.
“Kemarin ada nona Adelina Sau yang dipulangkan dari Malaysia dalam keadaan meninggal. Selalu NTT. Rasanya kita tidak biasa diam lagi. Ini sudah terlalu. Tahun ini saja 10 orang. Kita tidak bisa main-main. Kita mesti minta calon-calon gubernur, apa yang mau dibuat. Kami GMIT mendorong isu-isu ini agar jangan sampai eforia Pilkada dan Pilpres mengabaikan para korban yang terus berjatuhan,” kata Ketua MS GMIT, Pdt. Dr. Mery Kolimon dalam pertemuan bersama para tokoh agama se-NTT, Minggu, 18/2-2018.
Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang, bahkan menyayangkan sikap pemerintah yang dalam beberapa kasus tidak memberi perhatian sama sekali.
“Mau kembalikan satu mayat saja, pemerintah beralasan tidak ada uang,” kesal uskup Turang.
Sementara itu ketua PHDI NTT Ir. I Wayan Darmawa mengatakan bahwa akar dari persoalan perdagangan orang di NTT adalah masalah ekonomi. Sektor pertanian desa di Indonesia katanya sama sekali tidak mendapat perlindungan dari pemerintah. Akibatnya orang desa meninggalkan kampung dan mengadu nasib di kota-kota besar.
“Persoalan pembangunan kita di NTT adalah desa tidak mempunyai kekuatan nyata. Desa-desa di Eropa, misalnya, yang namanya pertanian pedesaan itu benar-benar dilindungi oleh pemerintah. Di Indonesia tidak. Ada daerah irigasi yang pembangunannya sangat mahal tapi nasib petaninya tidak lebih baik dari yang ada di daerah lain? Karena tidak pernah ada kebijakan yang membangun di sana. Percuma kita siapkan berpeleton-peleton polisi di bandara, karena orang ingin hidup lebih baik. Mereka punya mimpi dan punya hak untuk memperbaiki masa depan,” ungkap Wayan yang juga Kepala Bapeda NTT.
Rencananya para pimpinan agama akan menyampaikan beberapa rekomendasi kepada para calon bupati dan gubernur untuk menjadikan isu perdagangan orang sebagai isu prioritas yang harus dituntaskan jika terpilih nanti.***