Kupang, www.sinodegmit.or.id, Pimpinan Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Dominggus Elcid Li, minta presiden Jokowi study banding ke negara tetangga Timor Leste terkait masalah human trafficking di NTT.
“Dari sisi ketatanegaraan kami minta presiden Jokowi study banding ke Timor Leste. Ini di pulau yang sama kenapa kejadiannya begitu berbeda. Apakah setiap bulan ada jenasah yang dipulangkan ke Dilli? Tidak. Berarti di tanah dan pulau yang sama ada sesuatu yang salah di Timor Barat. Jadi kami minta Presiden Jokowi dan tim atau kementerian terkait untuk bekerja lebih keras supaya bisa membela hak-hak warga negara.”
Ia juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak memberi perhatian bagi korban meninggal yang dipulangkan.
“Kenyataannya untuk ambulance saja kita harus mengemis. Jadi pakailah kekuasaan secara tepat sehingga rakyat tidak merasa terjajah,” ujar Elcid di sela-sela aksi demonstrasi anti perdagangan orang yang berlangsung pada Rabu, (28/3) di halaman kantor Gubernur NTT.
Ia menilai kelambanan bahkan ketidakmampuan pemerintah menangani masalah perdagangan orang di NTT lantaran kesalahan perspektif dimana pemerintah melihat persoalan ini semata-mata masalah administratif.
“Mereka hanya melihat persoalan human trafficking sebagai persoalan administratif. Kalau cara pandangnya sebatas itu, maka selama itu pula pengertian tentang kejahatan jenis baru transnasional crimeyang skema jaringannya bisa dibandingkan dengan sel-sel teroris dan perdagangan narkoba susah didekati. Ini kesalahan perspektif,” jelas Elcid.***